Kasus pembunuhan Hasniafi oleh oknum TNI AL di Aceh memicu desakan hukuman mati. Apa langkah selanjutnya? Berita mengenai konteks kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan oknum TNI selalu memunculkan reaksi kuat dari masyarakat, terutama karena TNI seharusnya menjadi simbol penegakan hukum dan perlindungan bagi warga negara. Kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota militer, seperti yang disebutkan dalam berita tersebut, menciptakan gelombang ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi militer. Ketika institusi yang seharusnya menjaga keamanan justru terlibat dalam tindakan brutal, ini jelas menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas. Tuntutan untuk melakukan tes urine terhadap oknum TNI tersebut menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa bukan hanya tindakan kriminal yang dihukum, tetapi juga faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka, seperti penyalahgunaan zat terlarang. Ini penting karena penyalahgunaan narkoba dapat berkontribusi pada perilaku agresif dan kekerasan. Masyarakat berhak mengetahui bahwa anggota militer yang seharusnya menjadi pelindung adalah individu yang bertanggung jawab dan tidak memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat. Lebih jauh lagi, desakan hukuman mati terhadap pelaku, meskipun kontroversial, menunjukkan tingkat kemarahan dan keputusasaan masyarakat terhadap tindakan kekerasan yang terus berulang. Namun, langkah ini juga mengundang perdebatan tentang efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan dan apakah hukuman tersebut benar-benar mencerminkan sistem hukum yang adil. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memberikan efek jera, tetapi di sisi lain, ada argumen bahwa reformasi institusi dan penegakan hukum yang lebih baik adalah solusi yang lebih efektif ketimbang menghukum mati. Kasus ini juga menggugah perhatian terhadap regulasi dan pengawasan terhadap tindakan anggota militer dalam menjalankan tugas. Harus ada mekanisme yang memastikan akuntabilitas oknum TNI, agar mereka tidak merasa di atas hukum. Pengawasan sipil yang lebih ketat dan transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Jika tidak, stigma negatif terhadap institusi ini akan terus berkembang, merugikan banyak pihak, termasuk para anggota TNI yang menjalankan tugasnya dengan baik. Kesalahan individuil harus dipisahkan dari institusi secara keseluruhan. Masyarakat perlu diingatkan bahwa tidak semua anggota TNI terlibat dalam tindakan kriminal. Namun, kehadiran kasus-kasus seperti ini memerlukan respons yang tegas untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi, dan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang berpakaian dinas, akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks Aceh yang memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan, situasi ini bisa menambah beban psikologis masyarakat yang sudah terluka oleh masa lalu. Pihak berwenang perlu menangani masalah ini dengan sensitif, melibatkan dialog dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk mencegah ketegangan lebih lanjut. Upaya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan harus menjadi bagian dari agenda, sehingga masyarakat bisa merasakan ada perubahan positif dalam penegakan hukum dan keamanan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, berita ini adalah pengingat keras bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum, terutama di tengah institusi yang seharusnya menjadi pelindung, tidak boleh dianggap remeh. Pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kekerasan tidak lagi menjadi bagian dari narasi yang mengelilingi hubungan antara militer dan masyarakat sipil.