RUU TNI terbaru menghapus penempatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kedua meniadakan kewenangan mengatasi masalah narkoba. Berita mengenai RUU TNI terbaru yang menghapus penempatan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) serta menjadikan masalah narkoba sebagai salah satu fokus merupakan hal yang patut dicermati. RUU ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan fungsi TNI dalam menangani berbagai tantangan di dalam negeri, termasuk masalah narkoba yang memang menjadi perhatian serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pertama-tama, penghapusan penempatan TNI di KKP bisa jadi diinterpretasikan sebagai langkah untuk memperjelas peran masing-masing institusi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Terlalu banyaknya penempatan TNI dalam berbagai kementerian dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi dan meningkatkan potensi konflik antar institusi. Dengan adanya pemisahan yang lebih jelas, diharapkan TNI bisa lebih fokus dalam tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan negara, sementara KKP dapat bekerja secara optimal tanpa intervensi militer. Namun, langkah ini juga seharusnya disertai dengan pertimbangan matang mengenai keadaan di lapangan. Sektor kelautan dan perikanan seringkali menjadi sasaran praktik ilegal, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan penyelundupan. Dalam konteks ini, peran TNI pernah dianggap penting dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas antara TNI dan KKP, meski tanpa adanya penempatan langsung. Mengenai masalah narkoba, perhatian yang diangkat dalam RUU ini merupakan langkah yang positif. Narkoba adalah masalah multidimensional yang berdampak luas pada masyarakat, mengancam generasi masa depan, dan menciptakan berbagai kejahatan sosial. Dengan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai fokus, diharapkan TNI dapat berkontribusi dalam menanggulangi masalah ini melalui operasi-operasi yang lebih terstruktur dan sistematis, khususnya di daerah-daerah yang rawan penyelundupan narkoba. Namun, penting untuk diingat bahwa penanganan masalah narkoba bukan hanya tugas TNI, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri. Pendidikan dan pencegahan perlu lebih diutamakan agar masalah ini tidak hanya diatasi dari sisi penangkapan dan penindakan hukum, tetapi juga dari sisi pencegahan dan rehabilitasi. Secara keseluruhan, RUU TNI yang terbaru ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan masalah di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, langkah-langkah ini bisa membawa dampak positif bagi keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dialog publik dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.