Tiga orang polisi tewas tertembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin. Berita mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penembakan polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara aparat keamanan dan tindakan ilegal yang terjadi di masyarakat. Judi sabung ayam yang sering dipandang sebagai hiburan tradisional di beberapa daerah, ternyata juga berpotensi menimbulkan konflik antara penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini tentunya mencoreng citra institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap TNI untuk bertindak selaras dengan prinsip profesionalisme dan etika. Keterlibatan TNI dalam kegiatan yang bersifat ilegal atau yang melindungi tindakan melanggar hukum akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ini menjadi tantangan bagi pimpinan TNI untuk memastikan bahwa anggotanya tidak terjebak dalam aktivitas yang bisa merugikan nama baik lembaga. Lebih jauh, insiden ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai instansi penegak hukum. Penegakan hukum dalam konteks permasalahan sosial seperti judi sabung ayam memerlukan sinergi antara POLRI, TNI, dan institusi terkait lainnya agar dapat menanggulangi lebih efektif. Situasi di mana satu institusi bertindak melawan tindakan ilegal, sementara yang lain terlibat dalam perlindungan aktivitas tersebut, menunjukkan ada masalah dalam komunikasi dan kerjasama. Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menghadapi pelanggaran, tetapi juga tentang membangun kolaborasi yang baik di semua lini. Kapendam yang memberikan komentar terkait dugaan tersebut harus mampu menjelaskan posisi resmi TNI dalam isu ini dan memastikan bahwa tindakan akan diambil jika terbukti ada pelanggaran. Transparansi dalam menangani kasus ini sangat penting agar masyarakat merasa terlibat dalam proses keadilan. TNI harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menanggulangi segala bentuk pelanggaran, termasuk yang melibatkan anggotanya sendiri. Tentu saja, dalam proses penyelidikan dan evaluasi instansi, akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Jika terbukti ada keterlibatan oknum TNI, sanksi yang tegas harus diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa yang akan datang. Di sisi lain, kita juga perlu mendukung upaya-upaya pencegahan yang menyasar akar permasalahan judi sabung ayam di masyarakat, mengingat hal ini terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Kesimpulannya, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai tanggung jawab dan kewenangan institusi dalam penegakan hukum. Diharapkan, ke depannya akan ada langkah-langkah sistematis untuk memperbaiki dan mencegah konflik semacam ini serta menjaga integritas institusi militer dan kepolisian di mata masyarakat. Kepercayaan publik adalah hal yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan ini hanya bisa dibangun melalui tindakan yang konsisten dan transparan dari semua pihak.