Ini sikap Wali Kota Banjarmasin Yamin mengenai adanya dugaan pungli soal pedagangd imintai THR ,minta Satpol PP cek ke lokasi Berita mengenai sikap Wali Kota Yamin terkait preman yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) di pasar Banjarmasin mencerminkan banyak aspek yang penting dalam konteks sosial dan tata kelola pemerintahan. Pertama-tama, tindakan Wali Kota yang meminta Satpol PP untuk bergerak menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di ruang publik. Permasalahan premanisme, terutama yang berkaitan dengan permintaan uang atau THR, sering kali menjadi isu yang sensitif dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di tempat-tempat umum seperti pasar. Dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah kota, diharapkan dapat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat bahwa tindakan premanisme tidak akan ditoleransi. Langkah ini juga dapat memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga martabat dan hak masyarakat, terutama pedagang dan pembeli yang punya hak untuk bertransaksi tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Permintaan THR oleh preman seharusnya sangat dihindari, karena bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi perekonomian lokal. Namun, penting untuk menyadari bahwa permasalahan ini sering kali bersifat sistemik. Tindakan tegas terhadap premanisme perlu disertai dengan pendekatan yang lebih holistik, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan tindakan intimidasi. Selain itu, perlu ada program yang dapat membantu para mantan preman atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal untuk mendapatkan alternatif penghasilan yang lebih baik, sehingga mereka tidak kembali beroperasi dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Sangat krusial juga bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, agar mereka merasa dilibatkan dalam proses penanganan masalah ini. Sosialisasi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan dengan transparan, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka memiliki dukungan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuat masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan setiap bentuk premanisme yang mereka alami. Dengan adanya tindakan yang solid dan terorganisir, bukan hanya keselamatan dan kenyamanan di pasar yang bisa dipulihkan, tetapi juga bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, masalah premanisme merupakan cerminan dari masalah-masalah sosial yang lebih dalam, seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga perlu bersifat preventif dan berkelanjutan, untuk menanggulangi akar permasalahan yang ada. Akhirnya, sudah saatnya bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan permasalahan premanisme di pasar Banjarmasin dapat segera diatasi dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi semua pihak. Tindakan Wali Kota Yamin bisa menjadi langkah awal yang baik, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.