DPR mendesak TNI tidak melindungi prajurit yang menembak mati tiga polisi di Lampung. Berita mengenai penembakan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap aparat kepolisian di Lampung tentu menjadi sorotan publik yang sangat serius. Insiden semacam ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan yang seharusnya bertugas untuk melindungi dan menjamin ketertiban. Tindakan kekerasan yang melibatkan aparat negara, apalagi sampai mengakibatkan nyawa melayang, adalah hal yang tidak bisa diterima. Pertama-tama, sangat penting untuk menegaskan bahwa tindakan kekerasan, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan. Dalam sistem hukum yang berlaku, setiap orang, termasuk prajurit TNI, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, meminta agar TNI tidak melindungi prajurit yang terlibat dalam insiden tersebut adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga keamanan itu sendiri. Di sisi lain, insiden ini juga menggambarkan kompleksitas hubungan antara TNI dan Polri. Keduanya adalah pilar utama dalam menjaga keamanan negara, tetapi bisa saja terdapat kesalahpahaman atau konflik yang mengarah pada kekerasan. Perlu ada sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kedua institusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen konflik bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya insiden seperti ini. Kedepannya, penting bagi TNI untuk melakukan evaluasi internal dan tindak lanjut yang transparan terkait kasus ini. Masyarakat perlu melihat bahwa institusi tersebut berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik yang tidak semestinya dan menegakkan hukum secara adil. Selain itu, publik juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai proses penyelidikan dan hasil dari tindakan yang diambil. Hal ini akan berkontribusi pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Di tengah ketegangan yang muncul, publik juga perlu bersikap kritis dan mendukung penegakan hukum yang adil. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi tindakan institusi keamanan, agar mereka senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan profesionalisme. Insiden ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya tindakan yang berbasis pada hukum dan etika dalam bertindak. Akhirnya, insiden penembakan ini menjadi panggilan untuk introspeksi bagi setiap anggota institusi keamanan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan berbuat baik dengan integritas adalah apa yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas mereka. Tindakan barbar tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga mengancam keamanan dan harmoni di masyarakat. Oleh karena itu, harus ada komitmen nyata untuk mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi.