Baru- baru ini warga dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di kawasan Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara Berita mengenai desakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar oknum TNI AL yang terlibat dalam pembunuhan warga Aceh dituntut hukuman mati mencerminkan keresahan masyarakat terhadap tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam konteks ini, tuntutan hukuman mati bisa dilihat sebagai bentuk protes dan keinginan masyarakat untuk menegakkan keadilan, terutama bagi korban yang tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan akan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan tidak ada impunitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang accountability dan transparansi dalam institusi militer. Ketika aparat keamanan terlibat dalam tindakan kriminal, publik berhak merasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Tindakan brutal semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan menciptakan jurang antara masyarakat sipil dan aparat negara. Dalam hal ini, HMI sebagai organisasi mahasiswa berusaha menyuarakan kepentingan masyarakat dan menunjukkan bahwa suara rakyat harus didengar, terutama dalam kasus yang melibatkan penghilangan nyawa. Di sisi lain, desakan hukuman mati juga mengangkat perdebatan mengenai moralitas dan efektivitas hukuman mati sebagai sebuah kebijakan hukum. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak selalu menjadi solusi yang tepat untuk mencegah kejahatan. Sebaliknya, ada argumen yang menyatakan bahwa hukuman mati justru menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk mereformasi diri dan memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi tuntutan ini dengan bijak, mempertimbangkan semua aspek hukum dan sosial yang relevan. Penting untuk diingat bahwa setiap tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara, harus disikapi dengan serius. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan institusi terkait untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, kasus ini dapat menambah ketegangan antara militer dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan penegakan hak asasi manusia. Mahasiswa dan masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong dialog dan reformasi dalam institusi keamanan, memastikan bahwa setiap tindakan diambil dengan pertimbangan matang dan berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, suara HMI dan kelompok lainnya menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.