Iis juga membantah jika anggota polisi itu melakukan pengeroyokan dan memastikan mereka tidak membawa senjata tajam (sajam) saat kejadian. Berita tentang dugaan pengeroyokan oknum Brimob di Kendari yang dijelaskan oleh Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perhatian banyak pihak, terutama terkait dengan isu pelibatan aparat penegak hukum dalam tindakan kekerasan. Isu ini sangat sensitif, mengingat Brimob merupakan institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika oknum dari institusi tersebut terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, hal ini dapat merusak citra kepolisian di mata publik. Polda Sultra perlu melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel terkait dugaan pengeroyokan ini. Penjelasan resmi dari Polda harus mencakup fakta-fakta yang ada, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Keterbukaan dalam menangani kasus ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Apabila terbukti bahwa oknum tersebut melakukan tindakan kekerasan, maka tindakan tegas wajib diambil sebagai bentuk penegakan hukum yang setara untuk semua, tanpa pandang bulu. Di sisi lain, kasus semacam ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap anggota kepolisian. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi menunjukkan adanya masalah serius dalam etika dan disiplin di lingkungan kepolisian. Oleh karena itu, sudah saatnya institusi kepolisian melakukan evaluasi internal, serta memperketat pelatihan dan pembinaan agar oknum yang terlibat tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini juga penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia. Dari perspektif masyarakat, tindakan kekerasan oleh aparat, apalagi dengan latar belakang sebagai anggota Brimob, dapat menyebabkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, bukan ancaman, dari pihak yang seharusnya menjaga keamanan. Oleh karena itu, penting bagi Polda Sultra untuk tidak hanya sekadar menjelaskan kejadian, tetapi juga merumuskan langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Terakhir, penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk terus melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum dan kepolisian. Tindak lanjut dari kasus ini, baik dari proses hukum maupun dampaknya terhadap kebijakan internal untuk mencegah kekerasan, harus menjadi perhatian semua pihak. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan hubungan yang saling percaya dan mendukung dapat terjalin, demi terciptanya keamanan dan ketertiban publik yang lebih baik.