Wali Kota menjelaskan akan melaporkan ke pihak kepolisian jika terdapat ormas yang masih nekat meminta THR, terlebih dinilainya terdapat unsur pidana. Berita mengenai Wali Kota Bekasi yang mengancam akan memidanakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, permintaan THR menjelang hari raya merupakan tradisi yang umum dilakukan, baik di kalangan pegawai maupun dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan wali kota ini patut dikaji dari berbagai perspektif. Pertama, ada aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks hukum, THR merupakan hak yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemberian THR diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Jika ormas meminta THR, maka perlu dianalisis apakah mereka berhak atas tuntutan tersebut atau apakah ada dasar hukum yang mendukung permintaan tersebut. Sikap wali kota yang ingin memidanakan ormas bisa dianggap berlebihan jika tidak didukung dengan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak pekerja dan peran ormas dalam memperjuangkan hak tersebut. Kedua, dari perspektif sosial, ancaman tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk membungkam suara masyarakat, terutama dalam konteks ormas yang bertindak sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. Ormas sering kali berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Jika mereka dipidana karena menyuarakan permintaan yang dianggap wajar, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat. Ketiga, perlu dipahami juga mengenai dinamika hubungan antara pemerintah dan ormas. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan ormas dalam pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi di sisi lain, ada kemungkinan terjadi gesekan jika ormas merasa dibatasi dalam menyampaikan aspirasi. Dalam hal ini, wali kota seharusnya bisa mencari solusi yang lebih konstruktif, seperti dialog dan komunikasi yang baik, daripada menghadapi ormas dengan ancaman hukum. Ini bisa menciptakan iklim yang lebih positif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, berita ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai tradisi dan kebiasaan masyarakat. Sebagai pemimpin daerah, wali kota harus peka terhadap budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat yang dipimpinnya. Memahami cara masyarakat merayakan hari raya dan menyesuaikan kebijakan pemerintah agar bisa selaras dengan tradisi tersebut adalah bagian dari tugas pemimpin yang baik. Sebagai penutup, reaksi terhadap pernyataan wali kota Bekasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk selalu berkomunikasi dan mencari solusi yang adil bagi semua. Menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat adalah bagian dari penguatan demokrasi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin lebih baik demi kesejahteraan bersama.