Terdakwa Tom Lembong pertanyakan Jaksa yang hadirkan saksi dari Kemenperin. Sebab, menurutnya, impor gula yang dipermasalahkan bukan untuk industri. Berita yang berjudul "Ajak JPU Berlogika, Tom Lembong: Kalau Impor Gula Bukan untuk Industri, Apa Urusannya sama Kemenperin?" mengisyaratkan adanya konflik antara sektor industri dan kebijakan pemerintah terkait impor gula. Tanggapan terhadap isu ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika ekonomi serta implikasi kebijakan impor terhadap industri dalam negeri. Pertama-tama, penting untuk melihat konteks pernyataan Tom Lembong yang mengundang perhatian. Dalam banyak kasus, kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa industri dalam negeri dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif. Jika impor gula tidak ditujukan untuk mendukung sektor industri, maka logika di balik keputusan tersebut patut dipertanyakan. Mengapa kementerian yang berurusan dengan industri dilibatkan dalam proses yang sepertinya tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka? Hal ini jelas menunjukkan adanya keganjilan dalam pengambilan keputusan yang mungkin tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri. Kedua, sektor gula di Indonesia telah lama menghadapi tantangan, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Banyak industri yang bergantung pada pasokan gula domestik dan impor untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Dengan adanya impor gula, yang tujuannya tidak jelas, bisa jadi menimbulkan dampak negatif terhadap harga pasaran, keberlanjutan industri lokal, serta tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas dan terkoordinasi, hal ini berpotensi merugikan para pelaku industri dan menghambat pertumbuhan sektor tersebut. Selanjutnya, hal ini juga mengarah pada masalah transparansi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat, terutama pelaku industri, berhak mengetahui alasan di balik setiap kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah. Keterbukaan informasi akan membantu membangun trust atau kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta. Tidak jarang, keputusan yang diambil tanpa penjelasan yang memadai akan menimbulkan spekulasi dan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan para pelaku industri. Akhirnya, isu ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang pro-industri. Pengambilan keputusan yang terintegrasi dan melibatkan masukan dari berbagai stakeholder dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan menguntungkan semua pihak. Sangat penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pernyataan Tom Lembong tidak hanya menyentuh aspek logika dalam kebijakan, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir kritis mengenai arah kebijakan ekonomi yang diambil. Ini adalah panggilan untuk introspeksi bagi pemerintah agar lebih proaktif mendengarkan suara industri demi mencapai tujuan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.