Anggota Komisi I DPR tegaskan proses hukum terhadap 2 oknum TNI yang menembak 3 polisi di Lampung, harus akuntabel dan transparan Berita mengenai insiden penembakan yang melibatkan oknum TNI dan anggota polisi di Lampung tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan baik dari segi keamanan maupun hubungan antar instansi. Ketegangan yang muncul akibat insiden ini harus disikapi dengan serius. Dalam konteks keamanan, tindakan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam hal disiplin dan profesionalisme di antara kedua instansi. Penembakan yang melibatkan aparat tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana keamanan publik dapat terjamin jika aparat penegak hukum itu sendiri terlibat dalam tindakan kekerasan. Pernyataan anggota DPR yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum adalah langkah yang tepat dan perlu didukung. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan militer. Dalam situasi kritis seperti ini, masyarakat akan sangat mengawasi perkembangan kasus dan proses hukum yang berjalan. Jika proses hukum tidak transparan, akan muncul spekulasi dan dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menutupi atau memengaruhi hasil penyelidikan. Selain itu, insiden seperti ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi dan kerja sama antara TNI dan Polri. Masing-masing institusi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun keduanya harus saling mendukung dalam menjaga keamanan negara. Pelatihan bersama dan program-program peningkatan kapasitas untuk mengatasi situasi krisis semacam ini harus menjadi prioritas utama. Investigasi yang komprehensif dan melibatkan pihak independen dapat membantu menemukan akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Indikasi bahwa insiden ini bisa disebabkan oleh masalah internal, seperti konflik kepentingan atau kurangnya pengawasan, juga perlu diteliti lebih lanjut. Jika memang terbukti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan, atau masalah komunikasi antar instansi, maka upaya reformasi harus dilakukan. Dengan demikian, kejadian serupa tidak hanya diselesaikan di tingkat hukum, tetapi juga dengan melakukan perbaikan sistemik. Akhirnya, insiden ini juga mengingatkan kita akan pentingnya jaminan perlindungan bagi petugas yang menjalankan tugasnya. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi aparat penegak hukum, agar mereka bisa bertugas dengan lebih baik tanpa tekanan atau ancaman dari luar. Kesejahteraan mental dan fisik mereka juga harus menjadi perhatian, guna memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Dengan demikian, insiden penembakan ini harus dilihat sebagai peluang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal tata kelola, komunikasi antar lembaga, serta dalam penerapan hukum yang adil dan transparan. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan dan keamanan publik dapat terjaga dengan lebih baik.