BB TNBTS membantah larangan menerbangkan drone di kawasan taman nasional berhubungan dengan adanya ladang ganja di Gunung Semeru Berita mengenai pernyataan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang membantah adanya larangan menerbangkan drone terkait dengan keberadaan ladang ganja di Semeru menarik untuk dibahas. Dari sudut pandang pengelolaan taman nasional, penggunaan drone dalam kawasan konservasi seringkali menjadi isu sensitif. Meskipun drone dapat digunakan untuk pemantauan dan penelitian, potensi penyalahgunaannya perlu diperhatikan, terutama jika berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti penanaman ganja. Pernyataan bahwa larangan penerbangan drone tidak ada hubungannya dengan ladang ganja memberikan sinyal bahwa pengelola TNBTS berusaha untuk menjaga citra kawasan dan tidak ingin terjebak dalam skandal yang bisa merusak reputasi taman nasional. Namun, hal ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menjaga kawasan konservasi dari praktik-praktik ilegal. Keberadaan ladang ganja, jika benar, mencerminkan kegagalan sistem dalam pengawasan wilayah, serta perlunya kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang untuk melindungi keanekaragaman hayati. Drone, di satu sisi, dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam pemantauan lingkungan. Menggunakan teknologi untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi lahan, flora, dan fauna sangat penting untuk pengelolaan taman nasional yang efektif. Namun, terdapat risiko privasi dan gangguan terhadap satwa liar yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, jika penggunaan drone diizinkan, akan penting untuk menetapkan regulasi yang ketat agar penggunaannya selaras dengan tujuan konservasi. Salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal seperti penanaman ganja di dalam kawasan taman nasional. Tanpa langkah-langkah proaktif, aktivitas tersebut dapat terus berkembang dan berdampak negatif terhadap ekosistem. TNBTS dan pihak berwenang lainnya perlu berkolaborasi dengan masyarakat setempat dalam rangka menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan agar mereka tidak terjebak dalam praktik yang merusak lingkungan. Selanjutnya, ketidakpastian informasi terkait keberadaan ladang ganja dan pengelolaan drone harus menjadi perhatian bersama. Penyampaian informasi yang jelas dan akurat dari pihak TNBTS akan membantu meredakan spekulasi dan mengurangi kebingungan di masyarakat. Keterlibatan publik dalam diskusi mengenai penggunaan drone dalam kawasan taman nasional juga bisa jadi langkah positif untuk mencapai solusi yang tepat dan seimbang. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini patut menjadi pengingat betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh pengelola kawasan konservasi. Diperlukannya pendekatan yang komprehensif mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan berpihak kepada konservasi. Pihak TNBTS dan instansi terkait harus secara konsisten mengkomunikasikan kebijakan, progres, dan tantangan dalam pengelolaan kawasan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan alam.