Komisi I DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025). Berita mengenai persetujuan revisi Undang-Undang TNI oleh Komisi I DPR untuk dibawa ke rapat paripurna adalah langkah penting yang patut mendapatkan perhatian. Revisi undang-undang ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konteks pertahanan negara, serta hubungannya dengan masyarakat sipil. Tanggapan terhadap berita ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk aspek kebijakan, sosial, dan relevansi terhadap keamanan nasional. Pertama, revisi UU TNI diharapkan dapat memperkuat posisi TNI dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks dinamika global dan regional yang terus berubah, regulasi yang mengatur peran TNI perlu diperbaharui untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata Indonesia dapat beroperasi secara efektif. Misalnya, perubahan dalam hal pengaturan penggunaan kekuatan, peran dalam operasi bersama dengan pihak internasional, serta penanganan ancaman non-tradisional seperti terorisme dan perubahan iklim. Namun, perlu diingat bahwa penguatan TNI juga harus diimbangi dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam sejarah Indonesia, terdapat periode di mana peran militer berlebihan dalam kehidupan politik dan sosial. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini seharusnya tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi TNI untuk berpartisipasi dalam politik praktis, melainkan memastikan bahwa mereka berfokus pada misi pertahanan dan keamanan. Dari sudut pandang masyarakat, penting bagi pemerintah dan DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses revisi ini. Diskusi publik yang melibatkan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil dapat memperkaya perspektif yang ada, serta meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Jika revisi ini bisa dilakukan secara transparan dan inklusif, akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi pertahanan. Selanjutnya, perlu dicermati bagaimana perubahan ini akan memengaruhi anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk TNI. Revisi undang-undang seharusnya menyertakan ketentuan terkait pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pertahanan dan bukan untuk kepentingan politik tertentu. Secara keseluruhan, suara dari berbagai lapisan masyarakat sangat penting dalam proses ini. Revisi UU TNI ini bukan hanya sekadar undang-undang yang mengatur militer, tetapi juga berhubungan erat dengan arah kebijakan negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah yang tepat, revisi ini dapat memperkuat posisi TNI sebagai institusi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta menjaga kedaulatan negara dengan cara yang modern dan humanis.