Selain vonis penjara, hakim juga menjatuhi denda sebesar Rp 100 juta, kepada terdakwa dengan subsidair 3 bulan kurungan. Berita tentang korupsi dana desa yang melibatkan mantan Sekretaris Desa di Nagan Raya dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta denda Rp 100 juta merupakan contoh nyata dari masalah serius yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih sangat mengkhawatirkan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Korupsi dana desa menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di desa. Ketika dana ini disalahgunakan, maka proyek-proyek yang seharusnya dapat menyentuh kehidupan masyarakat terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari dana tersebut justru menjadi korban dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum terkait. Vonis empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta yang dijatuhkan kepada mantan Sekdes tersebut adalah langkah yang tegas dari pihak penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dan siap menindak siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk mereka yang berada di level pemerintahan desa. Namun, hukuman semacam ini juga harus diikuti dengan upaya yang lebih luas untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa, pelatihan pengelolaan keuangan bagi perangkat desa, serta pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga terkait. Di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai korupsi. Masyarakat desa harus diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan berani bertanya atau melaporkan jika ada indikasi penyalagunaan dana desa. Dengan adanya pengawasan yang aktif dari masyarakat, diharapkan para oknum yang berusaha melakukan korupsi akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Selanjutnya, penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di level desa. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan sistem yang transparan dan mudah diakses oleh publik, masyarakat memiliki alat yang lebih baik untuk memantau penggunaan dana desa. Akhirnya, kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lainnya. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial. Penting bagi kita untuk bersama-sama memerangi korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal. Jika semuanya berkomitmen untuk menjalankan fungsi masing-masing dengan integritas, maka pembangunan di desa pun akan berjalan sesuai dengan harapan.