Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). Berita mengenai penolakan KM ITB (Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung) terhadap RUU TNI (Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia) menarik perhatian banyak pihak. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa mengenai potensi dampak RUU tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai perspektif yang muncul dan mempertimbangkan implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Indonesia memiliki catatan panjang mengenai hubungan antara militer dan sipil. Sejak era Orde Baru, kekuasaan militer sering kali mendominasi politik, yang berdampak negatif terhadap perkembangan demokrasi. Dengan latar belakang ini, penolakan mahasiswa terhadap RUU TNI yang dianggap mengancam supremasi sipil menjadi sangat relevan. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Tindakan mereka mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa. KM ITB mengedepankan argumen bahwa peningkatan peran TNI dalam ranah sipil dapat menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini penting untuk dianalisis, terutama dalam konteks reformasi militer yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi. Penolakan mereka menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan jika TNI diberi lebih banyak kewenangan dalam pengaturan sipil. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa RUU TNI dilatarbelakangi oleh upaya untuk modernisasi dan profesionalisasi militer. Dalam menghadapi ancaman yang kian kompleks, tentu dibutuhkan strategi dan regulasi yang mendukung keberlanjutan fungsi TNI. Namun, setiap langkah menuju pembaruan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil. Dengan demikian, dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi militer sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan demokrasi. Penolakan KM ITB juga menunjukkan peningkatan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk kritis terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Dengan aktif mengekspresikan pendapat, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat mendorong diskusi konstruktif dalam masyarakat. Keterlibatan mereka dalam isu-isu seperti RUU TNI adalah contoh nyata dari partisipasi aktif dalam demokrasi. Akhirnya, dialog yang terbuka antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang seimbang. Masyarakat perlu terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan institusi militer dan keamanan. Penolakan KM ITB terhadap RUU TNI adalah pengingat bahwa demokrasi harus dijaga dengan baik, dan semua pihak memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai tersebut.