Ketika suasana semakin memanas, petugas satpam segera datang untuk melerai pertikaian tersebut. Berita mengenai dua anggota DPRD Medan, David Roni dan Dodi, yang terlibat dalam insiden berkelahi di toilet tentunya menarik perhatian publik. Situasi semacam ini bukan hanya mencerminkan ketegangan antar individu, tetapi juga menggambarkan dinamika yang lebih luas dalam lembaga legislatif. Konflik yang terjadi di antara dua orang pejabat publik seharusnya menjadi refleksi bagi kita untuk menilai kedewasaan politik dan etika dalam berpolitik, terutama di tingkat daerah. Pertama-tama, penting untuk menganalisis penyebab konflik tersebut. Jika kabar yang beredar menyebutkan adanya ketegangan terkait kebijakan atau perebutan pengaruh di dalam partai atau lembaga, ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mungkin sebelumnya terpendam. Dalam konteks legislatif, ketidakpuasan semacam ini bisa berisiko mengganggu kinerja mereka dalam menjalankan tugas bersama. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi teladan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat secara baik dan konstruktif. Kedua, insiden ini juga menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat, sifat manusiawi tetap ada dan dapat memengaruhi tindakan mereka. Berkelahi di tempat umum, apalagi di toilet, mencerminkan kurangnya kontrol emosional dan profesionalisme. Hal ini berpotensi mencoreng nama baik lembaga DPRD itu sendiri dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif. Publik berhak merasa khawatir jika para wakil mereka tidak dapat mengelola konflik dengan cara yang lebih matang. Selain itu, viralnya video ini juga menunjukkan dampak media sosial dalam menyebarkan informasi dan fakta. Dalam era informasi saat ini, insiden semacam ini dapat menyebar dengan cepat, menimbulkan berbagai pendapat dan spekulasi di kalangan netizen. Ini membawa tanggung jawab tidak hanya kepada para pelaku, tetapi juga kepada media untuk menyampaikan berita yang akurat dan berimbang. Di sisi lain, masyarakat pun diharapkan mampu memilah informasi dan tidak tergoda untuk langsung menggiring opini tanpa memahami konteks yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih besar, insiden seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota DPRD dan pejabat publik lainnya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih efektif. Pembinaan mental dan etika politik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar para wakil rakyat dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mendalami isu-isu ini dengan kepala dingin. Kita perlu mendorong para wakil rakyat kita untuk fokus pada pelayanan publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Semoga insiden ini dapat menjadi titik refleksi untuk semua pihak agar membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif di dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa ke depan, konflik semacam ini tidak akan terulang kembali, dan para wakil rakyat akan lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat.