Alissa Wahid meminta RUU TNI agar dibatalkan disahkan. Menurutnya, tak ada urgensi pembahasan RUU tersebut. Berita mengenai Alissa Wahid yang meminta pembatalan RUU TNI menarik untuk diperdebatkan, terutama dalam konteks politik dan keamanan di Indonesia. Alissa Wahid, sebagai seorang tokoh yang dikenal memiliki suara yang kritis dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, memiliki alasan yang kuat di balik pernyataannya. Dalam hal ini, penting untuk menggali lebih dalam tentang urgensi dan implikasi dari pembahasan RUU TNI tersebut. Pertama, RUU TNI adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam pengaturan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Namun, dalam konteks saat ini, ada kekhawatiran bahwa pengesahan RUU tersebut dapat mengarah pada penegakan yang lebih represif, terutama jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Alissa Wahid tampaknya menginginkan agar ada ruang yang lebih untuk proses dialog dan partisipasi publik sebelum RUU ini dibahas lebih lanjut. Dalam hal ini, suara masyarakat perlu diakomodasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Kedua, ada pula pandangan bahwa percepatan pengesahan RUU TNI mungkin didorong oleh kepentingan politik tertentu. Dalam situasi politik yang dinamis, terkadang kebijakan-kebijakan strategis diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Alissa Wahid mungkin merasakan bahwa saat ini, fokus seharusnya lebih kepada isu-isu yang mendesak seperti ekonomi, kesehatan, dan pemulihan pasca-pandemi, dibandingkan dengan meratifikasi RUU yang mungkin membawa konsekuensi besar bagi stabilitas sosial dan politik. Selanjutnya, isu militansi dan keamanan menjadi semakin kompleks. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan TNI. Jika RUU TNI dianggap membawa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, adalah wajar bagi publik, termasuk Alissa Wahid, untuk memanggil perhatian para pembuat kebijakan. Justru dialog yang sehat dan terbuka akan lebih membantu dalam menemukan solusi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menghormati keadilan sosial. Akhirnya, penting untuk memahami bahwa setiap undang-undang yang diusulkan harus didiskusikan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Respons dari Alissa Wahid adalah bentuk dari upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Dalam konteks yang lebih luas, inisiatif semacam ini dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Sebagai masyarakat sipil, kita juga perlu berperan serta dalam diskusi ini, memastikan bahwa suara kita didengar dan diperhitungkan dalam setiap keputusan yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa.