Hanya gara-gara panggilan nama, dua anggota dewan di Medan adu jotos di toilet gedung DPRD, sampai harus direlai oleh petugas keamanan. Berita tentang dua anggota Dewan yang terlibat adu jotos di toilet Gedung DPRD karena panggilan nama mencerminkan dinamika politik dan perilaku individu yang sering kali tidak mencerminkan etika yang diharapkan dari seorang wakil rakyat. Sebagai figur publik, anggota Dewan seharusnya dapat menjadi teladan dalam bertindak dan berkomunikasi, sehingga insiden semacam ini tentunya bisa memicu berbagai pertanyaan tentang profesionalisme mereka. Pertama, insiden ini menunjukkan betapa emosi dan ketidakpuasan yang terkumpul bisa meletus dalam bentuk aksi fisik. Dalam dunia politik, ketegangan antaranggota bisa terjadi karena perbedaan pendapat, tetapi idealnya harus diatasi melalui dialog dan diskusi konstruktif, bukan dengan kekerasan. Hal ini menandakan bahwa ada masalah komunikasi yang lebih dalam di antara anggota dewan, yang seharusnya dapat menyampaikan perbedaan pandangan secara elegan. Kedua, panggilan nama yang menjadi pemicu adu jotos ini juga mengisyaratkan bahwa ada sensitivitas yang tinggi di kalangan para anggota Dewan. Dalam konteks politik, penggunaan panggilan atau istilah tertentu sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan dan hubungan interpersonal. Jika satu anggota merasa tersinggung dengan cara pemanggilan tersebut, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada ketegangan yang lebih besar yang perlu diatasi secara serius. Belum lagi, insiden semacam ini dapat merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Masyarakat berhak mengharapkan tindakan yang lebih profesional dan beretika dari wakil-wakil mereka. Ketika anggota dewan terlibat dalam aksi kekerasan, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Ini adalah masalah yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat yang mereka wakili. Sebagai langkah ke depan, penting bagi partai politik dan lembaga legislatif untuk mengadakan pelatihan komunikasi dan mediasi untuk anggotanya. Membangun kesadaran tentang cara berkomunikasi yang baik dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat membantu mencegah insiden serupa di masa depan. Jika tidak, insiden ini bisa menjadi preseden buruk yang akan diingat oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi stigma terhadap angka-angka di dalam politik. Secara keseluruhan, insiden ini harus menjadi refleksi bagi seluruh anggota dewan, baik untuk mempertanyakan perilaku dan hubungan antaranggota maupun untuk meninjau kembali bagaimana mereka berinteraksi dengan satu sama lain. Situasi semacam ini harus menjadi panggilan untuk peningkatan profesionalisme di semua tingkatan pemerintahan, agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, berfokus pada kepentingan rakyat, dan bukan pada pertikaian pribadi.