Kapolrestabes Makassar mengatakan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Iptu HT dicopot usai meminta uang damai ke pelaku kekerasan seksual. Berita mengenai pemecatan Kanit PPA Polrestabes Makassar karena meminta uang damai dalam suatu kasus sangatlah mencolok dan menciptakan beragam reaksi di masyarakat. Praktik meminta uang damai dalam konteks penegakan hukum, terutama yang melibatkan perlindungan anak dan perempuan, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan integritas aparat penegak hukum. Ini bukan hanya merusak citra kepolisian, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penting untuk dicatat bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan tindakan individu, tetapi juga bisa merujuk pada masalah yang lebih sistemik dalam struktural penegakan hukum di Indonesia. Ketika aparat berusaha untuk memanfaatkan situasi hukum untuk keuntungan pribadi, maka hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika dan akuntabilitas dalam lembaga kepolisian. Kasus semacam ini mempertegas perlunya reformasi yang lebih luas dalam sistem kepolisian agar lebih transparan dan akuntabel. Tindakan pemecatan oleh kepolisian dapat dipandang sebagai langkah positif untuk menunjukkan bahwa tindakan koruptif tidak akan ditoleransi. Namun, satu tindakan pemecatan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan tindakan pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat ke depannya. Harus ada mekanisme yang kuat untuk melaporkan dan menangani pelanggaran serupa dalam rangka memastikan bahwa setiap anggota kepolisian bertindak sesuai dengan kode etik dan hukum. Bagi masyarakat, berita ini juga bisa menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan sosial terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat harus lebih aktif dalam melaporkan dan menentang perilaku tidak etis yang mereka temui di lapangan. Kesadaran dan partisipasi publik sangat diperlukan untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi di institusi manapun, termasuk kepolisian. Ke depannya, sangat penting bagi kepolisian untuk memperkuat pelatihan dan penguatan integritas di kalangan anggotanya. Pembekalan yang lebih baik mengenai etika, serta konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan, perlu menjadi bagian dari program pelatihan polisi. Selain itu, lembaga penegak hukum harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih percaya kepada mereka. Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Meski tindakan pemecatan adalah langkah yang tepat, hal ini seharusnya menjadi bagian dari usaha yang lebih besar untuk memperbaiki sistem hukum kita. Hanya dengan memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas, kita bisa berharap bahwa lembaga penegak hukum akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.