Kenapa penggeledahan dilakukan tidak lama setelah kantor hukum tersebut sebagai pengacara Hasto Kristiyanto. Berita mengenai penggeledahan kantor Febri Diansyah oleh penyidik KPK memang menciptakan kehebohan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Febri Diansyah, yang dikenal sebagai juru bicara KPK, memiliki posisi penting dalam lembaga antirasuah tersebut, sehingga penggeledahan ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai motif dan konteks di balik tindakan tersebut. Dari perspektif hukum, penggeledahan adalah prosedur yang normal dalam penyidikan apabila ada dugaan pelanggaran hukum yang serius. Namun, mengingat status Febri sebagai pejabat publik, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di mata publik tentang kredibilitas KPK itu sendiri. Dalam institusi yang berfungsi untuk memberantas korupsi, setiap langkah yang diambil harus dipastikan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya agenda politik di balik penggeledahan tersebut. Ada dugaan bahwa penggeledahan ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk membungkam suara-suara kritis di KPK, terutama di zaman di mana lembaga itu sering menghadapi tantangan dan tekanan dari berbagai pihak. Jika isu ini tidak ditangani dengan baik, bisa saja merusak citra KPK sebagai lembaga independen yang seharusnya bebas dari intervensi pihak manapun, baik itu politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan publik yang ketat dan menjaga integritas proses hukum yang berlangsung. Selain dari aspek legal dan etika, ada juga perhatian dari perspektif publik mengenai hak-hak individu. Pastinya, tindakan penggeledahan harus mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak merasakan pemeriksaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Terlebih lagi, fakta bahwa Febri adalah figur publik juga menuntut perhatian lebih dari media dan masyarakat agar tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar. Secara umum, situasi ini menyoroti perlunya komunikasi yang lebih baik antara KPK dan publik. Pengumuman yang jelas mengenai tujuan dan hasil dari penggeledahan ini bisa membantu meredakan ketegangan dan memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah yang diambil. Hal ini sekaligus bisa menjadi kesempatan bagi KPK untuk menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan keadilan. Kita juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari peristiwa ini terhadap kepercayaan publik terhadap KPK. Jika tidak ada penjelasan yang memadai, bisa jadi masyarakat akan semakin skeptis terhadap tindakan lembaga tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjaga citra dan kepercayaan publik. Akhirnya, kasus ini adalah pelajaran bagi semua lembaga pemerintah untuk selalu bersikap prudent dalam setiap tindakan mereka, terutama yang bisa mempengaruhi kredibilitas mereka di mata publik. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dan komunikasi yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan persepsi yang hanya akan merugikan semua pihak.