Polisi mengawal demo pengesahan RUU TNI di DPR dan mengimbau massa untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis atau perusakan. Berita mengenai demonstrasi yang menolak RUU TNI di DPR dan pernyataan polisi yang mengizinkan unjuk rasa namun menekankan agar tidak terjadi tindakan anarkis, menyoroti beberapa aspek penting dalam dinamika politik dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari hak berpendapat. Pentingnya menjaga kebebasan berpendapat ini semakin relevan mengingat kondisi politik yang terus berkembang dan sering kali menjadi sorotan publik. Pernyataan polisi yang mencatatkan izin untuk demonstrasi namun dengan anjuran untuk tidak bersikap anarkis menunjukkan upaya untuk menjaga ketertiban umum. Namun, di samping itu, masyarakat juga harus didorong untuk memahami esensi dari unjuk rasa itu sendiri. Unjuk rasa seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak memenuhi harapan publik, bukan untuk menimbulkan kerusuhan atau bentrokan yang merugikan semua pihak. Di satu sisi, banyaknya penolakan terhadap RUU TNI mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan militer dan sipil. RUU ini sering kali dianggap sensitif dan dapat berpotensi mengubah tata kelola hubungan antara TNI, sipil, dan negara. Keterlibatan masyarakat melalui unjuk rasa adalah bentuk pengawasan terhadap keputusan legislatif yang dapat mempengaruhi hidup banyak orang. Namun, tantangan yang dihadapi dalam unjuk rasa adalah memastikan bahwa kritik yang disampaikan konstruktif dan terorganisir. Demonstrasi yang kurang terstruktur atau terprovokasi bisa berujung pada kekerasan, yang justru merugikan tujuan yang ingin dicapai oleh para demonstran itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik aparat keamanan maupun peserta unjuk rasa, untuk menjalankan perannya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika kita melihat dari perspektif pendidikan politik, unjuk rasa juga dapat menjadi momen pembelajaran bagi masyarakat. Ini adalah kesempatan untuk berdiskusi, memahami, dan menganalisis posisi yang diambil oleh setiap pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sipil. Melalui dialog yang sehat, masyarakat dan pemerintah bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai posisi masing-masing dan bekerja menuju kompromi yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, unjuk rasa yang dilakukan secara damai dan terstruktur merupakan bagian yang integral dalam kehidupan demokrasi. Diharapkan dengan adanya izin dari kepolisian serta komitmen untuk menjaga ketertiban, masyarakat bisa mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang bermartabat. Ini mencerminkan nakhoda demokrasi yang sehat, di mana pendapat publik dianggap sebagai bagian penting dari pembuatan kebijakan. Keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab untuk tidak mengganggu ketertiban umum akan menjadi kunci sukses dalam proses ini.