Pemprov Bali berupaya meningkatkan pungutan wisatawan asing dengan insentif baru. Hanya 33,5% turis asing yang membayar pungutan. Berita mengenai iming-iming komisi 3% untuk meningkatkan pungutan dari turis asing ke Bali mencerminkan fenomena yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata di daerah yang sangat bergantung pada sektor ini. Bali, sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola arus wisatawan yang terus menerus meningkat, terutama pasca-pandemi COVID-19. Penambahan pungutan dalam bentuk komisi ini menjadi langkah strategis tapi juga kontroversial, yang berpotensi menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Dari sudut pandang positif, adanya pungutan yang lebih terstruktur bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pariwisata. Uang yang terkumpul dari pungutan ini dapat dialokasikan untuk pelestarian lingkungan, peningkatan layanan publik, dan pengembangan budaya lokal. Dengan demikian, sektor pariwisata tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya yang menjadi daya tarik utama Bali. Namun, di sisi lain, iming-iming komisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Pertama, ada kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang terkumpul. Masyarakat dan pelaku industri wisata lokal perlu diyakinkan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, bisa jadi pungutan ini justru menjadi beban tambahan bagi wisatawan dan mengurangi daya tarik Bali sebagai destinasi wisata yang terjangkau. Selanjutnya, penerapan komisi ini juga harus mempertimbangkan situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Jika kebijakan ini terlalu agresif, ada risiko bahwa wisatawan akan mencari alternatif tujuan wisata lain yang lebih bersahabat. Dalam konteks pasca-pandemi, banyak negara bersaing untuk menarik kembalinya wisatawan, sehingga kebijakan yang kurang tepat bisa merugikan Bali dalam jangka panjang. Akhirnya, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pungutan ini. Diskusi terbuka antara pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan itu sendiri diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan iming-iming komisi 3% ini benar-benar dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi Bali tanpa mengorbankan keindahan dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama kawasan ini.