Keduanya Kompol Ramli mantan PS Kasubdit Tipikor Dirkrimsus Polda Sumut dan Brigadir BSP selaku mantan penyidik pembantu pada Subdit Tipidkor Berita mengenai kasus dugaan pemerasan yang melibatkan aparat kepolisian terhadap sejumlah kepala sekolah (kepsek) di Sumatera Utara yang meminta fee proyek dengan jumlah yang sangat besar, yaitu Rp 4,75 miliar, sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini mencerminkan kondisi korupsi yang masih marak di berbagai institusi, termasuk di lembaga penegak hukum. Hal ini tentu berdampak negatif bagi kepercayaan publik terhadap polisi sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Seharusnya polisi berfungsi sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum yang menjunjung tinggi etika profesi. Namun ketika kasus seperti ini muncul, ada ketidakpuasan yang besar terhadap birokrasi dan sistem yang seharusnya melindungi hak-hak warga. Pemerasan semacam ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap anggota kepolisian lainnya yang bekerja dengan komitmen tinggi. Kejadian ini juga menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas di lembaga kepolisian. Reformasi struktural dan peningkatan disiplin di lingkungan kepolisian sangat penting untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan yang tidak etis semacam ini. Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas di instansi penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar setiap anggota polisi menyadari tanggung jawab dan peran mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, tindakan pemberantasan kasus ini oleh pihak berwenang patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk tindakan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Namun, penting juga untuk melihat dari perspektif bahwa penegakan hukum ini tidak boleh berhenti pada tindakan pemberian sanksi, tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan budaya anti-korupsi dalam seluruh lapisan masyarakat. Perlu diingat bahwa public trust adalah faktor kunci dalam efektivitas lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat merasa tidak aman dan tidak percaya pada aparat kepolisian, hal ini dapat menimbulkan sikap antipati atau bahkan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan masalah. Agar situasi ini tidak berkembang lebih lanjut, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan institusi penegak hukum untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Melihat dari seluruh spektrum kasus ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Advokasi dan dukungan bagi korban serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak hukum juga merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Perjuangan melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak perlu berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih transparan.