Anggota Satpol PP Cianjur, A, diamankan BNN karena positif narkoba. Ia mengaku telah menggunakan sabu dan obat terlarang sejak 2016. Berita mengenai oknum anggota Satpol PP Cianjur yang terjerat kasus narkoba merupakan sebuah isu yang sangat serius dan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Satpol PP, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat, justru terlibat dalam perilaku yang tidak mencerminkan integritas dan profesionalisme. Hal ini menciptakan dampak negatif tidak hanya bagi institusi itu sendiri, tetapi juga bagi citra pemerintah secara keseluruhan. Dari perspektif masyarakat, kasus ini dapat memicu rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Ketika mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat terperosok ke dalam dunia narkoba, masyarakat akan merasa semakin ragu untuk melibatkan diri dalam upaya penegakan hukum atau bahkan dalam program-program pemeliharaan ketertiban yang digagas pemerintah. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk menangani isu ini, termasuk melakukan penyelidikan mendalam dan memastikan bahwa para pelanggar hukum, termasuk anggota Satpol PP yang terlibat, dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan. Penting juga untuk menyadari bahwa kasus seperti ini tidak hanya terjadi di satu daerah atau pada satu institusi saja. Ini adalah bagian dari masalah yang lebih luas, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan aparat. Oleh karena itu, penanganan narkoba tidak bisa hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan pencegahan yang komprehensif. Edukasi tentang bahaya narkoba, program rehabilitasi bagi pengguna, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi beberapa langkah yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi akar permasalahan ini. Di sisi lain, kasus ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam sistem rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP. Penting bagi mereka untuk mendapatkan pelatihan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika. Dengan demikian, diharapkan anggota Satpol PP tidak hanya memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu menjaga integritas diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, kasus oknum anggota Satpol PP Cianjur yang terjerat narkoba adalah pengingat akan pentingnya kepatuhan atau kecermatan dalam pemilihan dan pelatihan aparat penegak hukum. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sebuah budaya yang mendukung integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.