DPR mengesahkan revisi UU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna meski ramai ditolak publik. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita berjudul 'RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang'. Pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang adalah langkah signifikan dalam pengembangan struktur dan fungsi TNI di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang perangkat hukum yang meliputi organisasi dan fungsi TNI, tetapi juga bertujuan untuk menyesuaikan TNI dengan perkembangan tantangan keamanan yang semakin kompleks, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Salah satu aspek yang patut diperhatikan adalah bagaimana undang-undang ini membawa pengaruh terhadap profesionalisme TNI. Peningkatan profesionalisme menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan TNI bisa lebih responsif terhadap isu-isu yang muncul, termasuk penegakan hak asasi manusia dan keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa terjadi sebagai akibat dari penguatan posisi TNI dalam sistem pemerintahan. Masyarakat perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap TNI tetap ketat, sehingga tidak terjadi pergeseran fungsi yang dapat membahayakan demokrasi dan stabilitas sipil. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam operasional TNI akan menjadi kunci untuk meraih kepercayaan publik. Pengesahan RUU TNI juga harus dilihat dalam konteks geopolitik. Dalam situasi global yang terus berubah, Indonesia perlu memiliki pertahanan yang kuat untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah. Hal ini berarti bahwa TNI harus dipersiapkan menghadapi berbagai ancaman yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer, seperti terorisme dan cybercrime. RUU ini diharapkan memberikan landasan hukum yang solid bagi TNI untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru tersebut. Selain itu, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga tidak boleh diabaikan. Komunikasi dan kolaborasi antara TNI dan civitas, termasuk dalam hal program-program kemasyarakatan, akan memperkuat sinergi antara militer dan rakyat. Dengan pendekatan ini, TNI bisa dilihat tidak hanya sebagai alat negara, tetapi juga sebagai bagian dari solusi berbagai permasalahan sosial yang ada. Secara keseluruhan, pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang adalah langkah maju yang perlu didukung, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan komitmen untuk menjaga demokrasi. Dengan demikian, TNI bisa menjadi institusi yang bukan hanya kuat dalam aspek pertahanan, tetapi juga berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat dan negara.