Audiensi tersebut diterima langsung oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho Berita mengenai guru di Aceh Besar yang lulus Program Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik di Indonesia, khususnya dalam hal administratif dan kepastian kerja. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru tetapi juga pada kualitas pendidikan yang dapat mereka berikan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa SK pengangkatan adalah dokumen resmi yang memberikan status hukum kepada seorang guru sebagai pegawai pemerintah. Tanpa SK tersebut, meskipun sudah lulus seleksi, guru tersebut masih dalam status ketidakpastian. Dalam konteks pendidikan, ketidakpastian ini dapat berdampak pada motivasi kerja, komitmen, dan juga misi pendidikan mereka. Guru yang seharusnya fokus pada pengajaran harus terbebani oleh masalah administratif yang berlarut-larut. Kedua, permintaan dari guru di Aceh Besar kepada pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan SK adalah sesuatu yang sangat wajar. Mereka telah melewati proses seleksi yang ketat dan seharusnya mendapatkan hak mereka secara adil dan tepat waktu. Perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan guru sangat penting untuk menjelaskan tantangan serta progres yang ada. Jika ada kendala atau masalah dalam pengeluaran SK, seharusnya pemerintah transparan dalam menjelaskan penyebabnya agar guru tidak merasa terabaikan. Di sisi lain, situasi ini juga membuka mata kita akan pentingnya sistem manajemen dan administrasi yang efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada, agar proses pengangkatan guru PPPK ke depannya dapat berjalan lebih lancar. Inovasi dalam sistem pendataan dan pengelolaan administratif mungkin diperlukan untuk meminimalkan keterlambatan serupa di masa depan. Kita juga tidak bisa mengabaikan dampak dari masalah ini terhadap siswa dan masyarakat. Ketiadaan SK dapat mempengaruhi ketersediaan guru yang berkualitas di sekolah-sekolah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada proses belajar mengajar. Masyarakat tentunya berharap agar anak-anak mereka dapat diajar oleh guru yang kompeten dan berpengalaman. Dengan adanya guru yang berada dalam status ketidakpastian, kualitas pendidikan di daerah tersebut bisa terpengaruh secara negatif. Secara keseluruhan, berita mengenai guru di Aceh Besar ini menggambarkan sebuah tantangan sistemik dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak—pemerintah, sekolah, serta komunitas pendidikan—untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pendidik dan memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ke depannya, diharapkan masalah serupa dapat diminimalkan melalui reformasi dalam kebijakan pengangkatan dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan.