Berbagai protes pun disampaikan oleh massa aksi penolakan revisi UU TNI yang telah berada di lokasi sejak Kamis (20/3/2025) dini hari Berita mengenai pengesahan RUU TNI dan reaksi massa aksi di depan kantor DPR RI mencerminkan ketegangan yang masih ada antara masyarakat sipil dan aparat militer di Indonesia. RUU yang disahkan ini tentu membawa dampak signifikan terhadap hubungan sipil-militer dan berpotensi memicu kembali memori kelam pelanggaran HAM di masa lalu. Ketika rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan kebangkitan kesadaran terhadap pelanggaran HAM yang diperbuat oleh militer, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia masih sangat tinggi di kalangan masyarakat. Dari sisi legislatif, pengesahan undang-undang militer ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat struktur pertahanan negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan undang-undang tersebut sering kali diwarnai dengan kontroversi, terutama ketika masyarakat merasa bahwa undang-undang itu bisa disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Anggapan bahwa militer bisa mendapatkan wewenang lebih luas tanpa pengawasan yang ketat dapat memunculkan kekhawatiran akan situasi demokrasi di Indonesia. Reaksi massa aksi yang meradang juga menggambarkan tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari institusi militer. Ini adalah sebuah sinyal dari masyarakat bahwa mereka tidak hanya pasif menerima keputusan pemerintah, tetapi berani berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Penekanan pada pelanggaran HAM di masa lalu menegaskan bahwa masyarakat ingin memastikan bahwa sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali, dan bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi landasan setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pemerintah merespons seruan ini. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menyelesaikan ketidakpuasan yang ada. Jika pemerintah dapat membuka ruang bagi diskusi, termasuk mendengarkan suara-suara yang skeptis terhadap pengesahan RUU TNI, ini mungkin bisa mengurangi ketegangan dan menciptakan rasa saling percaya. Adalah penting untuk mempertahankan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ke depan, penting bagi masyarakat untuk terus memantau implementasi dari RUU ini dan dengan tegas menuntut akuntabilitas jika nantinya muncul penyalahgunaan wewenang. Terlebih lagi, institusi TNI harus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia guna mencegah munculnya skeptisisme lebih lanjut dari masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan dan alur pembuatan keputusan akan sangat krusial untuk memastikan bahwa RUU ini tidak dijadikan alat untuk merugikan hak-hak individu. Kesimpulannya, berita tentang RUU TNI yang disahkan dan tanggapan masyarakat yang skeptis mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara militer dan masyarakat sipil. Ini adalah sebuah pengingat bahwa proses demokrasi tidak hanya melibatkan penyusunan undang-undang, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi seluruh rakyat.