Direksi PDPHJ Pematangsiantar mengganti THR karyawan dengan uang sirup, menimbulkan pro dan kontra. Berita mengenai karyawan BUMD di Pematangsiantar yang diberikan uang sirup sebagai pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) menimbulkan keprihatinan dan perlu perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama terkait dengan hak-hak pekerja. THR adalah hak yang biasanya diberikan kepada karyawan menjelang hari raya sebagai bentuk penghargaan dan dukungan bagi mereka untuk merayakan momen penting dalam budaya dan agama. Menukarkannya dengan barang atau produk lain, apalagi yang tidak relevan, seperti uang sirup, menggambarkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Kejadian ini juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam manajemen sumber daya manusia khususnya di sektor publik. Karyawan BUMD seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan yang ada. Jika perusahaan mengalami kesulitan finansial, ini harus dikelola dengan cara yang transparan dan tidak merugikan hak-hak karyawan. Juga, karyawan berhak mengetahui alasan di balik kebijakan semacam ini dan harus ada komunikasi yang jelas mengenai hal tersebut. Lebih jauh, perlakuan semacam ini dapat merusak motivasi kerja karyawan. Karyawan yang merasa tidak dihargai dapat berakibat pada penurunan produktivitas, yang pada gilirannya, dapat memengaruhi kinerja BUMD itu sendiri. Adapun hubungan antara manajemen dan karyawan harus dibangun berdasarkan saling percaya dan penghargaan, suatu kondisi yang sulit tercapai jika karyawan merasa dirugikan. Selain itu, kejadian ini juga menjadi sorotan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan tata kelola BUMD. Dalam konteks ini, penting untuk menyusun regulasi yang jelas dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan. Misalnya, pemerintah dapat memperkuat regulasi mengenai pemberian THR yang mengharuskan penyediaan dana yang tepat untuk tujuan tersebut. Sebagai masyarakat, kita juga perlu bersikap kritis dan mendorong perubahan positif. Penting untuk mendukung adanya pelaporan yang aman bagi karyawan jika mereka mengalami ketidakadilan di tempat kerja. Dalam jangka panjang, ini dapat mendorong perbaikan bukan hanya di lingkungan BUMD, tetapi juga di sektor tenaga kerja secara umum di Indonesia. Sebagai penutup, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Penghargaan terhadap hak-hak pekerja bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua organisasi, terutama yang dikelola oleh pemerintah. Ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dan menghormati setiap individu yang berkontribusi dalam menjalankan fungsi publik.