Mahasiswa di Manado menamakan Aliansi Sulut Bergerak melakukan aksi unjuk rasa tolak UU TNI. Berita mengenai demo mahasiswa yang menolak UU TNI dan aksi bakar ban serta blokade jalan di depan kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia. Aksi demonstrasi semacam ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai atau merugikan kepentingan rakyat. UU TNI, sebagai salah satu produk legislasi, mempunyai dampak luas yang perlu dicermati, terutama terkait dengan penegakan hak asasi manusia dan peran militer dalam kehidupan sipil. Keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi adalah suatu hal yang tradisional dalam konteks politik Indonesia. Mahasiswa sering kali menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik, dan aksi mereka ini merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang cukup penting. Namun, di sisi lain, tindakan bakar ban dan blokade jalan dapat menimbulkan berbagai reaksi. Meskipun merupakan ekspresi ketidakpuasan, aksi tersebut juga bisa mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan dampak negatif bagi warga lainnya. Protes dari warga sekitar terhadap aksi demonstrasi ini juga patut diperhatikan. Banyak warga yang mungkin merasa terganggu dengan kondisi jalan yang diblokade dan dampak dari tindakan tersebut terhadap aktivitas sehari-hari mereka. Ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara kelompok demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi politik mereka dan masyarakat umum yang ingin melanjutkan aktivitas rutin mereka tanpa gangguan. Memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak bisa menjadi langkah yang bijak untuk mencapai pemahaman bersama. Penting untuk diingat bahwa dalam demokrasi, semua pihak berhak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi mahasiswa, serta menjelaskan implikasi dari UU TNI yang ditolak. Dialog yang konstruktif dapat menjadi jembatan untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ke depan, sangat penting juga bagi semua pihak untuk menghargai ruang publik sebagai ruang bersama. Aksi protes yang tidak menimbulkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat luas bisa menjadi contoh baik untuk demonstrasi yang lebih damai dan terencana. Pengorganisasian yang lebih baik serta komunikasi yang efektif dengan pihak berwenang dan masyarakat bisa membantu menyalurkan aspirasi tanpa menimbulkan konflik. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap suara rakyat. Kondisi politik yang dinamis membutuhkan kebijakan yang adaptif dan mendengarkan kebutuhan dasar masyarakat. Ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali UU TNI serta kebijakan lainnya yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, agar ke depannya kebijakan-kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kehendak rakyat dan mendorong stabilitas sosial.