Dua oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Way Kanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Kasus penembakan yang melibatkan oknum TNI terhadap anggota kepolisian tentu menuai perhatian yang besar dari masyarakat dan jajaran pemerintahan. Berita mengenai dua oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap tiga polisi mengindikasikan adanya masalah serius dalam hubungan antara institusi militer dan kepolisian. Situasi seperti ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme, etika, dan disiplin di dalam kedua institusi tersebut. Pertama-tama, perlu dicermati bahwa tindakan kekerasan apapun yang dilakukan oleh aparat negara, baik itu TNI maupun Polri, harus ditindak secara hukum dan disiplin. Dalam konteks ini, penetapan satu tersangka di antara dua oknum TNI menunjukkan bahwa proses hukum sudah dimulai, meskipun status hukum lainnya belum naik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada impunitas terhadap tindakan yang salah. Kedua, insiden seperti ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme kerjasama antara TNI dan Polri. Kedua institusi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi mereka juga harus bisa berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kejadian ini dapat menciptakan distrust (ketidakpercayaan) di masyarakat terhadap institusi keamanan negara. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara TNI dan Polri sangat penting untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Ketiga, berita ini juga membuka perdebatan lebih luas mengenai pelanggaran kode etik di kalangan aparat keamanan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status maupun jabatan. Apabila tindakan tegas tidak diambil, ini bisa menimbulkan preseden buruk dan meningkatkan kasus serupa di kemudian hari. Publik tentu berharap agar pihak berwenang menangani kasus ini dengan transparan, sehingga masyarakat melihat komitmen nyata untuk menegakkan keadilan. Untuk masyarakat, berita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan laporan terhadap tindakan aparat yang berpotensi melanggar hukum. Kesadaran akan hak dan tindakan yang bisa diambil terhadap penyalahgunaan wewenang adalah langkah penting menuju terciptanya institusi yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan publik mengenai hak dan cara melaporkan pelanggaran sebisa mungkin diperkuat. Akhirnya, dengan berlangsungnya proses hukum ini, diharapkan akan ada tindakan preventif yang diterapkan untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan ini. Dalam jangka panjang, pembentukan kultur yang menghargai aspek hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat keamanan perlu digiatkan. Reformasi di dalam institusi militer dan kepolisian harus terus diperkuat demi menciptakan keamanan yang professional dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.