Sejumlah aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam Aksi Kamisan Medan menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI. Berita mengenai kritik terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan aksi Kamisan di Medan yang menyerukan untuk mengembalikan TNI ke barak menyoroti kekhawatiran yang mendalam mengenai peran militer dalam politik dan kehidupan sipil di Indonesia. Aksi Kamisan, yang dikenal sebagai bentuk protes damai, sering kali menjadi platform bagi mereka yang merasa hak-hak sipil mereka terancam. Dalam konteks ini, tuntutan untuk menempatkan TNI kembali ke barak menunjukkan adanya keprihatinan terhadap potensi militarisasi dalam politik dan masyarakat. Revisi UU TNI, meskipun mungkin bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan memperkuat TNI sebagai institusi pertahanan, sering kali menjadikan masyarakat meragukan niat di balik perubahan tersebut. Ketika militer memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan sipil, ada risiko bahwa operasi mereka bisa melampaui batas kewenangan, yang pada akhirnya dapat merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan dalam aksi Kamisan bukan hanya sebuah reaksi, tetapi juga refleksi dari pengalaman sejarah Indonesia yang telah melihat dampak negatif dari pengaruh militer yang kuat dalam ranah politik. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan politik di Indonesia saat ini. Ketidakpuasan terhadap kondisi keamanan, ketidakadilan sosial, dan berbagai isu lainnya bisa mendorong masyarakat untuk menyerukan keterlibatan TNI lebih jauh. Namun, hal ini juga bisa berimplikasi negatif, yang berpotensi menggeser fokus dari penyelesaian masalah sipil yang seharusnya diatasi oleh pemerintah sipil. Justru, hal ini bisa mengarah pada solusi yang kurang efektif dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan institusi keamanan. Peran TNI haruslah tetap terfokus pada fungsi dasar mereka sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara, tanpa mencampuri urusan politik. Melalui pengesahan revisi UU TNI, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak dari setiap perubahan yang dilakukan terhadap tatanan demokrasi. Aksi seperti Kamisan merupakan pengingat bagi pemerintah dan semua elemen bangsa untuk selalu menempatkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Dalam menghadapi kritik ini, dialog yang konstruktif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil sangat penting. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyuarakan kekhawatiran mereka, sementara pemerintah dan TNI juga harus bersikap transparan mengenai tujuan dan implikasi dari revisi yang dilakukan. Hanya dengan cara inilah, Indonesia dapat memastikan bahwa militer tetap dalam koridor yang benar, menjaga keutuhan negara tanpa merongrong hak posisi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, aksi Kamisan di Medan dan kritik terhadap revisi UU TNI bisa menjadi momentum bagi refleksi yang lebih mendalam tentang hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk merumuskan kerangka kerja yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan dan stabilitas, sambil tetap memelihara hak-hak dan kebebasan masyarakat.