Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar menangapi soal status anggotanya yang terlibat penembakan tiga polisi di Way Kanan, Lampung Berita mengenai tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran oleh anggota militer, dalam hal ini Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, mencerminkan komitmen institusi untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas di dalam tubuh militer. Kapendam II/Sriwijaya, sebagai bagian dari Angkatan Darat, menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil bagi mereka yang melanggar norma dan etika, terutama ketika pelanggaran tersebut dapat merusak citra institusi militer di mata publik. Sikap tegas terhadap pelanggaran oleh anggota militer adalah langkah yang sangat positif. Hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa tidak ada impunitas bagi mereka yang bertindak di luar batas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab. Ketika seseorang dari institusi ini melakukan kesalahan, masyarakat berhak untuk melihat adanya tindakan yang tepat dan konsekuensi yang sesuai. Ini juga menunjukkan bahwa TNI menghargai nilai-nilai keadilan dan integritas. Di sisi lain, penting juga bagi publik untuk memahami konteks dari tindakan yang diambil. Proses hukum yang transparan, dan pemisahan antara proses internal yang diatur oleh militer dan proses hukum yang berlaku di masyarakat sipil, adalah hal yang krusial. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa pandang bulu. Keseluruhan proses harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dari perspektif pendidikan dan pelatihan, institusi militer perlu lebih memperhatikan aspek pengembangan karakter dan etika kepada para anggotanya. Dengan mendorong budaya disiplin dan tanggung jawab, diharapkan anggota militer dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Pelatihan yang lebih mendalam mengenai etika pelayanan publik dan integritas profesional dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun citra positif TNI di mata masyarakat. Sebagai tambahan, dalam era digital ini, setiap tindakan anggota militer dapat dengan cepat menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, pendekatan proaktif dalam menjelaskan tindakan dan keputusan yang diambil oleh institusi sangat penting. Komunikasi yang baik dengan media dan masyarakat dapat membantu memperkuat pemahaman dan kepercayaan terhadap langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum dan disiplin. Akhirnya, harapan kita adalah bahwa kasus ini akan berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh anggota militer untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme. Tindakan tegas yang diambil tidak hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga untuk menegaskan bahwa TNI berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam tugas dan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat.