Pidsus Kejari Banyuasin menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pungli retribusi parkir di Kabupaten Banyuasin. Berita mengenai ditetapkannya Kepala Perpustakaan dan Plt Kasat Pol PP Banyuasin sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) retribusi parkir menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah. Pungutan liar adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi warga yang hanya ingin memanfaatkan fasilitas publik. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam beberapa lapisan birokrasi, terdapat praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pungli bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra pemerintah. Ketika oknum pejabat terlibat dalam praktik yang tidak etis seperti ini, kepercayaan publik kepada pemerintah semakin menurun. Masyarakat merasa dirugikan dan menganggap bahwa institusi publik tidak berfungsi sebagai pelayanan, tetapi justru sebagai sumber pengembalian bagi penyimpangan. Hal ini bisa memicu protes dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dari perspektif hukum, penetapan status tersangka terhadap pegawai negeri sipil menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan pungutan liar. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal bagi pegawai lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan, dan bahwa pihak berwajib berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Namun, di sisi lain, penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap semua aspek keuangan, terutama dalam hal retribusi. Edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka juga menjadi langkah penting untuk mengurangi peluang pungli. Jika masyarakat sadar akan hak-hak mereka dan memahami tata cara yang benar dalam berurusan dengan instansi pemerintah, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir. Selain itu, diperlukan reformasi dalam sistem manajemen keuangan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel. Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan retribusi bisa menjadi salah satu solusi untuk menghindari celah penyimpangan. Dengan adanya sistem yang lebih baik, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, dan praktik seperti pungli dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi dan pungutan liar. Hanya dengan kerja sama yang solid, kita dapat menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Diharapkan, kasus seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan moralitas dalam melayani masyarakat.