Helmy pun mengatakan, jarak tembak antara pelaku dengan korban sangat dekat, berkisar antara 6 hingga 13 meter. Kasus penembakan yang melibatkan aparat keamanan, terutama antara polisi dan oknum TNI, adalah hal yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Berita tentang penembakan tiga polisi di Lampung serta saksi yang menyebutkan bahwa dua oknum TNI terlibat dan membawa senjata laras panjang tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan media. Insiden semacam ini bisa menciptakan ketegangan antara institusi yang seharusnya saling mendukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertama-tama, kita perlu merespons fakta bahwa terjadi insiden penembakan yang melibatkan anggota dari dua institusi negara yang memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru terlibat dalam sebuah insiden kekerasan, hal ini menciptakan dampak negatif terhadap kepercayaan publik. Masyarakat berhak merasa khawatir dan mempertanyakan efektivitas lembaga keamanan mereka, yang seharusnya bersinergi dan tidak terlibat dalam konflik internal. Selain itu, pernyataan saksi yang menyebutkan bahwa oknum TNI membawa senjata laras panjang menambah dimensi serius pada kasus ini. Senjata laras panjang biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih spesifik dan menunjukkan adanya persiapan yang matang untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini tentu saja memicu pertanyaan, apakah ada ketentuan atau protokol yang dilanggar dalam penggunaan senjata oleh oknum TNI tersebut. Pihak berwenang harus segera menyelidiki asal-usul senjata tersebut dan memastikan bahwa tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Penting juga untuk diingat bahwa setiap oknum yang terlibat harus diproses secara hukum dengan tegas, tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan militer. Jika tidak ditangani secara serius, insiden ini bisa menjadi preseden buruk yang memperburuk citra kedua institusi tersebut di mata masyarakat. Selain dari segi hukum, ada juga aspek psikologis dan sosial yang perlu diperhatikan. Insiden semacam ini dapat meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga bagi rekan-rekan satu instansi. Menyebarnya berita ini juga bisa memperburuk suasana kerja di antara anggota polisi dan TNI, jika ada perasaan curiga satu sama lain. Oleh karena itu, satu langkah penting yang perlu diambil adalah melakukan upaya rekonsiliasi dan pemulihan suasana kerja yang kondusif antara keduanya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan para pemimpin di kedua institusi untuk melakukan dialog terbuka. Mengadakan forum atau pertemuan antara anggota kepolisian dan TNI dapat membantu memperkuat hubungan baik dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di masa mendatang. Hal ini juga dapat menjadi momen untuk mengevaluasi dan merevisi prosedur operasional yang ada, agar insiden serupa tidak terulang kembali. Kesimpulannya, kasus penembakan ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki tantangan besar dalam menjaga sinergi antara berbagai institusi keamanan. Penegakan hukum, dialog terbuka, dan rehabilitasi hubungan antarunsur keamanan adalah pendekatan yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Keberhasilan dalam menangani situasi ini akan sangat menentukan masa depan hubungan antara polisi dan TNI dalam menjalankan tugas mereka demi keamanan negara.