Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di halaman gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) siang. Berita dengan judul 'Jogja Memanggil Gelar Teatrikal Tolak Pengesahan Revisi UU TNI' menunjukkan bagaimana masyarakat, khususnya di Yogyakarta, bereaksi terhadap perubahan yang dianggap kontroversial dalam undang-undang yang mengatur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi UU TNI adalah isu yang sensitif di Indonesia, mengingat sejarah panjang antara militer dan masyarakat sipil. Teatrikal, sebagai bentuk ekspresi seni, menjadi pilihan strategis untuk menyampaikan pesan-pesan protes dan mengajak masyarakat untuk berpikir kritis tentang kebijakan yang diambil pemerintah. Seni pertunjukan seperti teatrikal sering kali mampu menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, di mana ide-ide dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Dalam konteks ini, masyarakat Yogyakarta menggunakan medium seni sebagai alat untuk membantu menyuarakan kekhawatiran mereka tentang potensi pengesahan revisi tersebut. Dengan melibatkan banyak elemen, termasuk komunitas seni, mahasiswa, dan warga, acara ini dapat menarik perhatian publik dan media, meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan sipil. Dari perspektif yang lebih luas, penolakan terhadap revisi UU TNI mencerminkan dinamika relasi civil-military yang terus berkembang di Indonesia. Masyarakat sipil semakin berani untuk bersuara dan mengadvokasi kepentingan mereka, terutama ketika merasa bahwa kebijakan yang diusulkan dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Teatrikal yang diadakan di Yogyakarta bukan hanya sebuah ajang ekspresi, tetapi juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendasar untuk dialog antara pemerintah dan rakyat, khususnya dalam hal kebijakan yang menyangkut kekuasaan militer. Tindak lanjut dari aksi seperti ini sangat penting. Masyarakat perlu terus memantau perkembangan revisi UU TNI dan melakukan diskusi untuk memahami implikasi dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga diharapkan merespons tuntutan masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pertahanan negara dan hak-hak masyarakat sipil. Secara keseluruhan, aksi teatrikal di Yogyakarta adalah sebuah indikator bahwa masyarakat tidak pasif dalam menghadapi kebijakan yang mereka anggap merugikan. Mereka memilih untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan cara yang inovatif dan produktif. Upaya semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara-suara masyarakat tetap didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, terutama di era di mana informasi dan politik dapat dengan mudah tersebar dan dibentuk oleh berbagai kepentingan.