Poster merupakan bentuk protesnya terhadap pengesahan RUU TNI yang dinilai dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat. Berita tentang disahkannya RUU TNI secara diam-diam dan reaksi massa yang melawan di DPR menjadi sorotan penting dalam konteks demokrasi dan partisipasi publik. Pengesahan undang-undang yang signifikan tersebut, terutama yang berkaitan dengan institusi militer, seharusnya dilakukan dengan transparansi dan melibatkan dialog publik. Langkah yang terkesan tergesa-gesa dan tidak melibatkan suara masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Reaksi massa yang muncul di depan DPR menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai implikasi dari RUU TNI ini. Masyarakat seringkali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di lapangan dan bisa merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil. Ketika suara mereka tidak didengar, itu dapat memicu protes dan perlawanan, yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Protes tersebut bisa dilihat sebagai indikasi bahwa masyarakat ingin terlibat dalam proses legislasi yang berdampak pada mereka. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa RUU yang melibatkan militer sangat sensitif, mengingat sejarah panjang hubungan antara militer dan politik di Indonesia. Ada banyak kekhawatiran tentang peningkatan kekuasaan militer dalam ranah sipil, yang dapat berujung pada potensi pelanggaran hak asasi manusia dan pengurangan ruang bagi kelompok sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pengesahan RUU semacam itu tanpa melibatkan perdebatan publik dapat dilihat sebagai regresi dalam proses demokrasi. Menyangkut proses legislasi, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, dari akademisi hingga organisasi masyarakat sipil, sangat penting. Para pemangku kepentingan perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif agar undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan institusi negara tetapi juga mendukung kepentingan rakyat. Ini juga akan membantu dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan dialog dan negosiasi dengan masyarakat, termasuk mereka yang menentang RUU ini. Ruang untuk mendiskusikan keprihatinan yang ada dan mencari jalan tengah harus dibuka. Dengan pendekatan yang inklusif, bukan hanya legitimasi undang-undang yang dapat diperoleh, tetapi juga stabilitas sosial yang lebih baik. Dalam kesimpulan, berita tentang pengesahan RUU TNI yang dilakukan secara diam-diam dan perlawanan massa adalah pengingat akan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Sebuah undang-undang yang baik adalah undang-undang yang tidak hanya diterima oleh para pembuatnya, tetapi juga oleh masyarakat yang menjadi objeknya. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terbangun dan perdamaian sosial dapat tercapai.