Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto juga mendukung agar tidak terjadi dwifungsi TNI karena UU ini. Berita mengenai Ketua Komisi A DPRD DIY yang menemui massa aksi tolakan terhadap RUU TNI menunjukkan dinamika yang penting dalam demokrasi di Indonesia. Pertemuan antara wakil rakyat dan elemen masyarakat adalah bagian dari proses pengawasan dan partisipasi publik terhadap kebijakan yang sedang diusulkan. Dalam konteks ini, aksi penolakan terhadap RUU TNI bisa dipandang sebagai upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan mereka terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi merugikan. RUU TNI ini, jika diteliti lebih dalam, merupakan isu sensitif yang menyentuh banyak aspek, terutama hak asasi manusia dan peran TNI dalam konteks sipil. Jika masyarakat merasa bahwa RUU ini akan memperkuat ketentuan yang bisa mengancam kebebasan sipil atau memperlebar kewenangan TNI di luar tugas militernya, maka penolakan ini menjadi sangat beralasan. Oleh karena itu, sikap proaktif dari anggota DPRD, khususnya Ketua Komisi A, yang bersedia mendengarkan suara massa adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Tindakan ini menunjukkan bahwa sistem legislatif masih menghargai masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tindakan Ketua Komisi A untuk menandatangani tuntutan massa aksi juga bisa menjadi simbol dukungan terhadap aspirasi rakyat. Ini mencerminkan bahwa legislatif tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai representasi dari keinginan rakyat. Dalam jangka panjang, interaksi seperti ini dapat membantu memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, serta menciptakan ruang dialog yang produktif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Namun, perlu diingat bahwa tindakan ini juga harus diimbangi dengan komitmen untuk memahami dan mempelajari isi serta implikasi dari RUU tersebut secara menyeluruh. Tindakan menandatangani tuntutan tanpa pemahaman yang mendalam bisa mengakibatkan keputusan yang lebih emosional daripada rasional. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk tidak hanya menanggapi aksi dengan sikap populis tetapi juga untuk memperdalam kajian serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dan ahli dalam diskusi terkait RUU tersebut. Secara keseluruhan, insiden ini merupakan pengingat akan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat masih memiliki kekuatan dan dapat memengaruhi kebijakan. Harapan kita adalah agar dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat dengan lebih baik. Tindakan ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi harus disusul dengan pemahaman yang mendalam dan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diambil.