Wakil Ketua DPRD NTB Muzhir mendorong mahasiswa yang menolak RUU TNI untuk berunjuk rasa di Jakarta. Dia menegaskan DPRD NTB tak bisa mengubah keputusan DPR RI. Berita mengenai mahasiswa yang menolak RUU TNI dan seruan DPRD NTB untuk mengarahkan demonstrasi ke Senayan mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks di Indonesia. Tindakan mahasiswa dalam menolak RUU tertentu menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu yang dianggap krusial, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Mahasiswa sering kali berperan sebagai agen perubahan, dan sikap mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tanggapan DPRD NTB dengan menyerukan demonstrasi ke Senayan bisa dilihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, DPRD menunjukkan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa, serta berupaya menjembatani antara suara masyarakat dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun, di sisi lain, ada pertanyaan tentang seberapa efektifnya tindakan ini jika tidak disertai dengan dialog yang konstruktif antaranggota legislatif dan mahasiswa. Demonstrasi bisa menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan pendapat, tetapi jika tidak diikuti dengan pembicaraan yang lebih dalam, maka kepentingan dan tujuan jangka panjang mungkin tidak akan tercapai. Penting untuk dicatat bahwa RUU TNI ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada masyarakat luas. Ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya transparansi dalam operasional TNI. Tanggapan publik yang kritis terhadap RUU ini bisa jadi mencerminkan ketidakpuasan yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah dan militer, yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Dengan demikian, langkah untuk mendengar dan mempertimbangkan pandangan mahasiswa dan masyarakat sangatlah penting. Lebih jauh, penting bagi mahasiswa untuk tetap berpegang pada prinsip damai dalam menyuarakan pendapat mereka. Demonstrasi yang diadakan dengan damai dapat menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif, sementara tindakan kekerasan atau bentrokan dapat merugikan tujuan mereka sendiri. Dukungan dari lembaga legislatif, seperti DPRD, dapat menjaga agar demonstrasi tetap terfokus pada isu yang dihadapi, daripada berubah menjadi konflik yang lebih besar. Setelah mendengar suara mahasiswa dan mempertimbangkan masukan mereka, para pemangku kepentingan, termasuk DPR dan pemerintah, harus siap untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dialog yang terbuka dan transparan krusial untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat dan penguasa. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik, yang merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi serta tantangan yang ada dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan aktif mahasiswa dan dukungan dari lembaga legislatif dapat menjadi langkah awal untuk mencapai solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, harapannya adalah terciptanya dialog yang konstruktif dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.