Ratusan massa di Surabaya menolak RUU TNI dan rencanakan demonstrasi lanjutan setelah pengesahan oleh DPR RI. Berita mengenai pengesahan RUU TNI oleh DPR RI dan rencana massa aksi demonstrasi di Surabaya mencerminkan dinamika politik dan sosial yang berlangsung di Indonesia. Pengesahan undang-undang ini tentu memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama mengingat bahwa sektor keamanan selalu menjadi isu sensitif yang melibatkan banyak kepentingan. Pertama, penting untuk memahami konteks dari RUU TNI ini. Setiap undang-undang yang melibatkan institusi militer akan berpotensi mempengaruhi hubungan sipil-militer di negara tersebut. RUU ini dapat membawa perubahan signifikan terhadap peran TNI dalam masyarakat, baik dari segi tugas dan tanggung jawabnya maupun interaksinya dengan lembaga sipil. Apabila pengesahan ini tidak diimbangi dengan transparansi dan komunikasi yang baik kepada publik, bisa muncul anggapan bahwa TNI mendapatkan kekuasaan yang berlebihan. Kedua, rencana demonstrasi yang dilakukan oleh massa di Surabaya merupakan bentuk dari ekspresi demokrasi yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak sembarangan dalam menerima keputusan yang diambil oleh wakil mereka di DPR. Aksi demonstrasi ini dapat diartikan sebagai upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keprihatinan, dan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini juga mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, gelombang demonstrasi yang terjadi merupakan tanda bahwa masih banyak masyarakat yang peduli dan responsif terhadap isu-isu yang mempengaruhi kebijakan negara. Ini sangat penting dalam konteks demokrasi, di mana suara rakyat harus didengar. Namun, tentu saja, tindakan demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang damai dan tertib, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menghindari potensi bentrokan antara masa demonstran dengan aparat keamanan. Namun, kita juga perlu menyadari tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang merespons kebutuhan masyarakat. Pengesahan RUU TNI mungkin didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional, tetapi harus tetap diimbangi dengan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keterbukaan dalam proses legislasi akan sangat membantu dalam mengurangi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, ketegangan semacam ini dapat diatasi dengan dialog yang konstruktif antara pemerintah, DPR, TNI, dan masyarakat. Dialog ini perlu menjangkau berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak menyakiti hak-hak sipil. Kesimpulannya, pengesahan RUU TNI dan aksi demonstrasi di Surabaya adalah dua sisi dari koin yang sama dalam konteks demokrasi. Keduanya menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, maka wajar mereka berusaha untuk menyampaikannya melalui protes atau demonstrasi. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mendengarkan dan merespons aspirasi rakyat agar tercipta harmoni dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada semua.