“Percuma kita sekolah tinggi-tinggi, bekerja keras merintis karier, kalau kemudian pejabat kita nanti diisi oleh orang militer,” teriaknya. Berita dengan judul "Desak Cabut UU TNI, Aksi Kamisan Kalteng: Percuma Sekolah Tinggi-tinggi Kalau Jabatan Sipil Diisi Militer" menggambarkan suatu fenomena yang mengkhawatirkan dalam konteks demokrasi dan civil society di Indonesia. Aksi Kamisan yang digelar di Kalimantan Tengah menunjukkan suara masyarakat yang menuntut agar peraturan perundang-undangan yang mengatur peran TNI dalam urusan sipil, seperti UU TNI, tidak menjadi jalan bagi militer untuk memasuki ranah yang seharusnya dikelola oleh pejabat sipil. Ini mencerminkan ketidakpuasan dan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi. Isu yang diangkat dalam aksi tersebut bukanlah isu sepele. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil dapat berdampak besar bagi tata kelola pemerintahan dan ruang publik. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berkompeten seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Ketika jabatan-jabatan tersebut diisi oleh individu yang berasal dari latar belakang militer, dikhawatirkan akan muncul bias dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menempatkan kebutuhan masyarakat sipil di atas kepentingan lainnya. Selanjutnya, penting untuk menegaskan bahwa militer dan sipil memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan bernegara. Militer memiliki fungsi yang jelas dalam menjaga keamanan negara, sementara pemerintah sipil bertanggung jawab untuk mengelola urusan masyarakat sehari-hari. Ketika peran ini menjadi kabur, akan ada risiko besar terhadap stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, desakan untuk mencabut UU TNI adalah suara kolektif dari masyarakat yang ingin memastikan agar tak hanya keamanan, tetapi juga keterwakilan sipil di dalam pemerintahan tetap terjaga. Selain itu, fenomena ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memenuhi asas demokrasi dan transparansi. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas terhadap penguasa adalah langkah positif dalam memperkuat sistem demokrasi. Aksi seperti ini menunjukkan bahwa ruang publik masih berfungsi dan masyarakat tidak takut untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Sebagai penutup, penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk mendengar suara masyarakat dan mempertimbangkan kembali peraturan-peraturan yang dapat mengganggu keseimbangan antara sipil dan militer. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan adalah langkah yang sangat penting untuk membangun masa depan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dialog terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini dan mencapai solusi yang berkelanjutan.