Namun, meskipun tersangka telah diserahkan ke penuntut umum, tidak ada penahanan terhadap pelaku. Berita mengenai kasus kekerasan anak yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan dan mencerminkan masalah yang lebih besar dalam masyarakat. Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran berat yang harus ditangani dengan serius, dan ketika hal ini melibatkan seseorang yang memiliki posisi publik, dampaknya bisa jauh lebih besar. Kasus ini tidak hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga menunjukkan bagaimana institusi sosial dan politik dapat terpengaruh oleh tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka seharusnya dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Ketika seorang anggota legislatif terlibat dalam kasus seperti ini, hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat berhak untuk merasa aman dan dilindungi, dan tindakan kekerasan yang melibatkan figur publik dapat menambah rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak. Proses hukum yang sedang berlangsung, di mana berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, terlepas dari posisi atau jabatan seseorang. Namun, di sisi lain, proses ini juga perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi putusan hukum. Kemandirian lembaga peradilan sangatlah penting agar kepercayaan publik terhadap hukum dapat dipertahankan. Selain itu, kasus ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak. Dalam jangka panjang, harus ada upaya yang lebih serius untuk menangani akar masalah kekerasan terhadap anak, termasuk edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak anak. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga perlindungan anak dan penguatan regulasi yang ada juga harus menjadi prioritas. Dalam situasi ini, penting juga untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Proses penyembuhan setelah mengalami kekerasan sangatlah kompleks, dan dukungan psikologis serta sosial sangat diperlukan. Masyarakat juga harus terlibat dalam memberikan dukungan, agar korban merasa diperhatikan dan tidak terasing setelah mengalami trauma. Akhirnya, kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam upaya memerangi kekerasan terhadap anak. Hanya dengan bersatu padu kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak lagi ditoleransi dalam masyarakat kita.