Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan, kebijakan WFA bukan berarti ASN bisa bekerja seenaknya. Berita mengenai pengawasan ketat terhadap kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan fleksibilitas kerja. Fraksi PDIP yang meminta agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik menunjukkan perhatian terhadap kualitas pelayanan yang harus tetap terjaga, meskipun ada perubahan dalam cara kerja. Salah satu aspek penting dari kebijakan WFA adalah potensi peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan, ASN bisa mengatur waktu dan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang dapat berdampak positif pada produktivitas. Namun, keberhasilan implementasi WFA sangat bergantung pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa kinerja ASN akan menurun, yang pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap layanan publik. Fraksi PDIP menyoroti pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kewajiban melayani masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan ketat menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap ASN tetap mengutamakan tugasnya. Pengawasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menyulitkan ASN yang benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini juga menyangkut bagaimana pemerintah dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kerja ASN dalam menjalankan tugasnya secara efektif meskipun berada di luar kantor. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa setiap perubahan kebijakan harus disertai dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai. ASN perlu dipastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dalam kerangka kerja WFA. Tanpa adanya pemahaman yang cukup, implementasi kebijakan ini berpotensi mengalami masalah, seperti kebingungan tentang ekspektasi kinerja dan tanggung jawab individual. Keputusan untuk menerapkan WFA juga harus mempertimbangkan aspek teknologi yang mendukung. Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat penting agar ASN dapat bekerja dengan optimal dari lokasi manapun. Ini mencakup akses yang baik terhadap internet dan alat kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dalam hal ini, pemerintah harus berinvestasi dalam teknologi dan sistem yang mendukung kerja jarak jauh. Secara keseluruhan, pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas kerja dengan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan WFA. Komunikasi yang terbuka antara pemimpin daerah dan ASN juga sangat penting untuk menjamin adanya kesepahaman dalam implementasi kebijakan ini. Dengan pengelolaan yang baik, WFA dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada publik, sekaligus menjaga kepuasan dan kesejahteraan pegawai.