Usai menangkap preman yang minta THR ke perusahaan di Bekasi, polisi menegaskan tak menolerir premanisme berkedok organisasi masyarakat. Tanggapan terhadap berita berjudul 'Jagoan Cikiwul Ditangkap, Polisi: Kami Tak Tolerir Premanisme Berkedok Ormas di Bekasi!' menggambarkan langkah serius yang diambil oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum dan kontribusi terhadap ketertiban umum. Dalam konteks ini, penangkapan seorang "jagoan" yang diduga terlibat dalam praktik premanisme, terutama yang berkedok organisasi masyarakat (ormas), bisa dilihat sebagai sinyal positif bahwa aparat penegak hukum berkomitmen untuk memberantas tindakan yang merugikan masyarakat. Premanisme, apalagi yang disamarkan dengan legitimasi ormas, sering kali menimbulkan kerugian bagi warga sekitar. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi korban pemerasan dan intimidasi. Dengan ditangkapnya figura seperti ini, diharapkan ada efek jera bagi para pelaku lain dan mendorong masyarakat untuk berani melapor jika mereka menjadi sasaran tindakan serupa. Penegakan hukum yang tegas semacam ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dari sudut pandang yang lebih luas, penting untuk menganggap isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban sosial. Masyarakat juga harus sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau tindakan premanisme yang merugikan. Kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan yang positif. Selain itu, penangkapan semacam ini juga merujuk pada perlunya kejelasan tentang peran ormas dalam masyarakat. Ormas memiliki potensi positif untuk berkontribusi pada pembangunan komunitas, tetapi ketika mereka beroperasi sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini bisa menciptakan konflik dan mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan dengan jelas batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh ormas agar tidak terjebak dalam praktik premanisme. Tentu saja, penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan pendekatan preventive atau pencegahan yang efektif. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan program-program sosial bisa menjadi langkah proaktif dalam mengatasi akar permasalahan. Sosialisasi tentang bahaya premanisme dan dampak negatifnya dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun lingkungan yang aman dan nyaman. Memang, penanganan masalah premanisme bukanlah hal yang mudah dan sering kali membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, polisi, ormas yang memiliki misi positif, dan masyarakat itu sendiri. Upaya bersama sangat dibutuhkan untuk menciptakan proses reformasi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengatasi masalah ini. Dalam kesimpulan, penangkapan jagoan Cikiwul adalah langkah yang perlu didukung oleh semua pihak. Ini adalah kesempatan untuk mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat bisa bersatu untuk melawan praktik premanisme dan menciptakan ruang yang lebih aman bagi semua. Kepolisian diharapkan tetap melanjutkan momentum ini dengan menindak tegas setiap tindakan serupa dan sekaligus mengadakan dialog dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik.