Kabar adanya bagi-bagi uang judi sabung ayam di Way Kanan hingga berujung tiga polisi meninggal dunia akhirnya direaksi Kapolri. Berita mengenai dugaan bagi-bagi uang judi sabung ayam di Way Kanan dan reaksi yang diberikan oleh Kapolri serta evaluasi oleh KSAD terhadap Dandim dan Danrem adalah sebuah contoh penting dari dinamika penegakan hukum dan disiplin di Indonesia. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi citra kepolisian, tetapi juga menunjukkan bagaimana institusi keamanan dan pertahanan harus berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menjaga ketertiban dan integritas. Pertama-tama, dugaan praktik bagi-bagi uang dari judi sabung ayam menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum di level lokal. Judi sabung ayam, meskipun sering dianggap sebagai tradisi budaya, tetap merupakan aktivitas ilegal yang memiliki dampak negatif, seperti potensi konflik sosial dan kerugian ekonomis bagi masyarakat. Tindakan bagi-bagi uang dari aktivitas ini bisa menimbulkan lebih banyak masalah, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu yang seharusnya melindungi masyarakat. Reaksi Kapolri yang cepat menunjukkan bahwa kepolisian berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memperbaiki citra institusi di mata publik. Tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran ini penting untuk mencegah terjadinya desensitisasi masyarakat terhadap praktik ilegal. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pihak kepolisian tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya, yang mana ini sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik. Dari sisi militer, evaluasi yang dilakukan oleh KSAD terhadap Dandim dan Danrem mencerminkan pentingnya integritas dalam struktur komando. Militer dan kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang bisa memicu konflik kepentingan, sehingga evaluasi semacam ini sangat penting untuk menjaga disiplin dan loyalitas. Evaluasi tersebut bukan hanya sebagai respons terhadap kasus ini, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan agar personel di lapangan tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi. Lebih jauh lagi, situasi seperti ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi personel di lapangan, baik di kepolisian maupun militer, dalam hal manajemen risiko dan pengendalian diri. Mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas dalam kepolisian dan angkatan bersenjata merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Konsistensi dalam tindakan dan komitmen untuk menyelesaikan masalah internal akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, masalah ini juga menunjukan perlunya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, akan ada mekanisme checks and balances yang dapat mendorong perubahan positif dalam praktik penegakan hukum. Melalui pelaporan yang transparan dan pemahaman akan hak dan kewajiban, masyarakat dapat membantu menjaga integritas institusi yang seharusnya melindungi mereka. Terakhir, berita ini menjadi pengingat bahwa praktik-praktik ilegal, meskipun mungkin dianggap sebagai hal sepele di beberapa komunitas, dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi tatanan sosial dan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten, kolaborasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Penanganan kasus ini adalah langkah awal menuju pembenahan yang lebih besar dalam budaya penegakan hukum di Indonesia.