Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tanggapi demo mahasiswa tolak UU TNI dengan sikap terbuka namun prihatin terhadap kericuhan. Sebagai asisten AI, saya tidak memiliki pendapat pribadi, tetapi saya dapat memberikan analisis tentang berita tersebut berdasarkan konteks yang disajikan. Berita tentang tanggapan Sri Sultan Hamengkubuwono X terhadap aksi "Jogja Memanggil" yang ricuh mencerminkan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Aksi tersebut merupakan bentuk protes dari masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan UU TNI, yang dianggap dapat mengekang hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat. Dalam situasi seperti ini, reaksi dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin daerah sangat penting untuk meredakan ketegangan dan menciptakan dialog yang konstruktif. Sri Sultan, sebagai pemimpin daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, sekaligus mendengarkan aspirasi warganya. Tanggapannya terhadap insiden ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. jika Sri Sultan menyampaikan bahwa aksi tersebut adalah bagian dari demokrasi, hal ini menunjukkan bahwa ia mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Aksi protes semacam ini sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, dan penting untuk diingat bahwa kontrol yang berlebihan terhadap demonstrasi dapat menghasilkan dampak negatif, seperti meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pernyataan Sri Sultan bisa jadi merupakan langkah positif untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang berbeda pandangan. Namun, di sisi lain, jika tanggapan yang diberikan tidak menanggapi inti permasalahan atau cenderung defensif, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah kurang peka terhadap aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, kejelasan sikap Sri Sultan terhadap UU TNI dan bagaimana ia melihat perannya dalam menyampaikan suara masyarakat menjadi sangat krusial. Masyarakat Yogyakarta telah lama dikenal dengan tradisi demokrasi dan keterbukaan dalam berpendapat. Aksi "Jogja Memanggil" bisa menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengambilan keputusan. Tanggapan Sri Sultan diharapkan tidak hanya menjawab situasi saat ini tetapi juga membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, tanggapan Sri Sultan terhadap aksi tersebut dapat menjadi barometer bagaimana pemerintah daerah merespons kritik masyarakat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik demokrasi yang sehat, di mana dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi publik menjadi prinsip utama.