Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima kunjungan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie membahas iklim investasi. Berita mengenai pertemuan Dedi Mulyadi dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dalam konteks pembahasan investasi di Jawa Barat dan seruan untuk mengatasi premanisme di daerah tersebut menunjukkan dua isu yang sangat relevan untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Pertama-tama, komitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat sangat penting dalam menarik minat investor. Sebuah daerah yang kondusif dengan tingkat premanisme yang rendah akan lebih mudah menarik perhatian investor yang ingin menanamkan modalnya. Premanisme sering kali menjadi penghalang utama bagi perkembangan ekonomi, karena dapat menciptakan suasana tidak aman dan ketidakpastian bagi bisnis. Dengan mengangkat isu ini, Dedi Mulyadi menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan ketertiban dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya untuk mencapai “zero premanisme” di Jawa Barat juga mencerminkan keinginan untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan beradab. Program-program pemerintah yang fokus pada pengembangan ekonomi harus disertai dengan langkah-langkah nyata untuk mengurangi premanisme, karena keduanya saling terkait. Jika masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman premanisme, maka mereka akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan berinvestasi dalam usaha mereka sendiri. Namun, pencapaian “zero premanisme” bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Strategi lanjutan seperti meningkatkan pendidikaan, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat dalam bentuk kewirausahaan juga sangat penting untuk mengatasi akar masalah premanisme. Tanpa pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, pencapaian ini akan menjadi tantangan berat. Di sisi lain, pernyataan Dedi Mulyadi juga harus diikuti dengan tindakan nyata agar tidak hanya menjadi retorika politik semata. Harus ada kebijakan yang jelas dan terukur yang diimplementasikan untuk menurunkan angka premanisme. Ini bisa mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana premanisme, serta menciptakan program rehabilitasi dan pembinaan bagi mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Melihat konteks investasi, pemerintah daerah juga harus mulai membangun infrastruktur yang mendukung, dan memberikan insentif bagi investor untuk datang ke Jawa Barat. Kerjasama yang baik antara Kadin dan pemerintah akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang menarik. Terlebih lagi, dukungan dalam hal perizinan dan regulasi yang lebih sederhana juga dapat mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor tertentu yang masih memiliki potensi besar. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi dalam memperjuangkan investasi sambil berupaya mengatasi premanisme patut diapresiasi. Namun, pencapaian tujuan tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi yang berkesinambungan. Hanya dengan demikian, Jawa Barat dapat benar-benar menjadi daerah yang menguntungkan bagi para investor dan masyarakat luas.