Kompol Ramli adalah mantan PS Kasubdit Tipikor Dirkrimsus Polda Sumut, ia menjadi tersangka pemerasan kepala sekolah Berita tentang sosok Kompol Ramli yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap seorang kepala sekolah di Sumatera Utara dengan nilai mencapai Rp4,75 miliar adalah sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Tindak pidana pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum seperti seorang perwira polisi menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik yang seharusnya dijaga dengan baik. Kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketika oknum polisi terlibat dalam praktik korupsi, hal ini tidak hanya merusak citra institusi kepolisian, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Seharusnya, polisi berfungsi sebagai pelindung dan penegak hukum yang menegakkan keadilan, namun tindakan Kompol Ramli justru berlawanan dengan harapan tersebut. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan terhadap Ramli adalah langkah yang tepat bagi institusi kepolisian. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada oknum yang menyimpang, institusi penegak hukum tetap memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan menindaki tindakan korupsi. Namun, sanksi ini harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan adil agar semua tingkat aparat penegak hukum dapat memahami konsekuensi dari tindakan penyalahgunaan wewenang. Situasi ini juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam memantau kinerja aparat penegak hukum. Edukasi dan kesadaran publik mengenai hak-hak mereka sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi tindakan polisi di lapangan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Selain itu, kasus ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Pelatihan yang lebih baik mengenai etika dan integritas bagi polisi perlu ditingkatkan, dan sistem pengawasan internal harus diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Masyarakat layak mendapatkan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, peristiwa yang menimpa Kompol Ramli menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas dalam setiap institusi, termasuk kepolisian. Hanya dengan menegakkan hukum secara tegas dan adil, kita dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan menciptakan sistem yang lebih bersih dan transparan.