Selama ini PNBP di TNK dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), lembaga di bawah Kementrian Kehutanan Berita mengenai usulan Pemprov NTT tentang skema bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Taman Nasional Komodo, yang dikenal sebagai salah satu warisan dunia dan memiliki keindahan alam yang luar biasa, tidak hanya penting dari segi ekologi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal dan negara. Usulan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya skema bagi hasil yang jelas, diharapkan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan di daerah wisata. Namun, pelaksanaan skema ini tentu saja memerlukan perhatian dan perencanaan yang matang. Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang adil. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa penggunaan skema bagi hasil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, penting juga untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman nasional dan skema bagi hasil ini. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam, yang akan berujung pada keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut. Tentunya, untuk memaksimalkan potensi Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata, Pemprov NTT juga perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta. Kolaborasi ini dapat memberikan sinergi yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti akses transportasi, akomodasi, dan promosi pariwisata yang menarik. Keberhasilan skema bagi hasil PNBP ini juga akan sangat tergantung pada kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Dukungan yang kuat dari kementerian terkait akan sangat membantu dalam implementasi dan penyesuaian kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai kesimpulan, usulan Pemprov NTT untuk skema bagi hasil PNBP Taman Nasional Komodo adalah langkah yang positif dan strategis. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan yang ketat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal serta menjaga kelestarian lingkungan.