Vandalisme di Labuan Bajo mengkritik pengesahan RUU TNI, menarik perhatian warga dan pemerintah. Berita mengenai vandalisme kritik terhadap pengesahan UU TNI di Labuan Bajo mengundang berbagai tanggapan, baik dari kalangan masyarakat maupun pihak berwenang. Dalam konteks ini, tindakan vandalisme dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang mungkin merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi rakyat. Mural atau tulisan yang muncul di tembok kota harus dipandang sebagai manifestasi dari belasan suara, yang menunjukkan bahwa masih ada segmen masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam diskursus publik. Pengesahan UU TNI tersebut memang menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai langkah positif untuk memperkuat pertahanan negara, sementara yang lain khawatir tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer, serta dampaknya terhadap demokrasi dan civil society. Dalam konteks ini, vandalisme dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses legislasi yang dianggap kurang transparan atau melibatkan partisipasi publik yang minim. Di satu sisi, tindakan semacam ini dapat dianggap negatif karena berpotensi merusak estetika kota dan dapat berakibat hukum bagi pelakunya. Namun, di sisi lain, ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memicu diskusi lebih luas mengenai isu-isu militerisme dan kebijakan pertahanan yang sedang berlangsung. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berekspresi harus tetap dijaga, dan harus ada ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, meskipun melalui cara yang kontroversial. Pihak berwenang juga perlu memperhatikan aspirasi dan keresahan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Alih-alih hanya fokus pada tindakan vandalisme itu sendiri, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Misalnya, mengadakan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mereka yang punya pandangan berbeda mengenai UU TNI, sehingga dapat tercipta pemahaman yang lebih baik di antara semua pihak. Sementara itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang batasan-batasan dalam mengekspresikan pendapat. Aktivisme yang mengandalkan vandalisme sebagai metode mungkin tidak selalu efektif dalam mencapai perubahan; ada banyak cara lain, seperti kampanye sosial, penggalangan petisi, atau bahkan aksi damai, yang mungkin lebih berdampak positif. Dengan demikian, kasus vandalisme di Labuan Bajo ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara masyarakat, negara, dan militer dalam konteks demokrasai di Indonesia. Ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun kebijakan mungkin dihasilkan dari proses demokratis, legitimasi kebijakan tersebut harus selalu dievaluasi berdasarkan respons dan penerimaan dari publik. Diperlukan lebih banyak kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa suara-suara tersebut didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.