TB Hasanuddin mendukung langkah Dewan Pers dalam menangani kasus dugaan intimidasi terhadap Cica. Berita tentang TB Hasanuddin yang mendorong kasus teror kepala babi ke kantor Tempo untuk diusut adalah isu yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kebebasan pers di Indonesia. Tindakan teror semacam ini tidak hanya merupakan serangan terhadap individu atau institusi, tetapi juga serangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti konsekuensi yang lebih besar dari tindakan tersebut, khususnya bagi jurnalis dan media yang berusaha menyampaikan kebenaran. Pertama-tama, sikap TB Hasanuddin dalam menuntut penyelidikan menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan kebebasan pers. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan berkualitas kepada publik. Ketika media diancam atau diserang, dampaknya akan dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, karena dapat menyebabkan ketakutan dan mengurangi keberanian jurnalis untuk melaporkan fakta-fakta yang mungkin tidak populer. Tindakan teror ini, oleh karena itu, harus ditanggapi dengan keseriusan agar tidak ada pihak yang merasa aman melakukan penyerangan semacam itu di masa depan. Kedua, insiden ini juga menggambarkan pentingnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk politisi, untuk melindungi kebebasan pers. Tindakan TB Hasanuddin bisa menjadi contoh bagi politisi lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Ketika politisi bersuara dan menuntut keadilan, mereka membantu menciptakan atmosfer yang mendukung jurnalisme yang berani dan independen. Hal ini penting, terutama dalam konteks Indonesia, di mana kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, kita juga harus waspada terhadap bagaimana pemberitaan dan respons terhadap kasus ini dapat memengaruhi masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang pentingnya perlindungan terhadap media dan jurnalis. Misinformasi dan kekeliruan dalam memahami isu ini dapat memperburuk situasi dan menciptakan polarisasi di antara masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai kebebasan pers dan hak-hak jurnalis menjadi sangat penting dalam konteks ini. Akhirnya, kasus ini harus dilihat sebagai panggilan untuk tindakan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku teror, dan pemerintah harus memastikan bahwa jurnalis dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan ancaman. Hanya dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat benar-benar dihormati dalam masyarakat kita. Tindakan kolektif dari semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan media itu sendiri, sangat diperlukan untuk melawan segala bentuk teror yang mengancam kebebasan pers.