Universitas Negeri Malang (UM) diharapkan bisa mempertimbangkan kembali wacana mengambil alih asetnya yang telah berdiri empat lembaga pendidikan Berita mengenai Universitas Negeri Malang (UM) yang berencana untuk mengambil alih lahan yang saat ini digunakan oleh empat sekolah tentu menimbulkan berbagai reaksi dan pendapat dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang dan dampak dari kebijakan tersebut, serta kepentingan yang terlibat. Pertama-tama, lahan yang digunakan oleh sekolah-sekolah tersebut mungkin sudah menjadi bagian integral dari komunitas pendidikan di sekitarnya. Jika UM berencana untuk mengambil alih lahan tersebut, tentu saja hal ini bisa mengganggu proses pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah yang beroperasi di lahan tersebut. Sekolah-sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sosial dan emosional anak-anak. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh UM perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan para siswa dan masyarakat. Di sisi lain, sebagai institusi pendidikan tinggi, UM mungkin memiliki alasan tertentu untuk perluasan lahan. Dalam konteks pengembangan universitas dan kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik, ambisi untuk memperluas area kampus bisa dimaklumi. Namun, UM harus merumuskan solusi yang berkelanjutan dan emosional dalam hal ini, termasuk mempertimbangkan alternatif lain seperti pembangunan fasilitas baru di lokasi lain yang tidak mengganggu operasional sekolah-sekolah tersebut. Dialog yang konstruktif antara UM dan pihak sekolah sangat diperlukan. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan komunikasi yang baik akan membantu menjalin pemahaman dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Jika ada potensi penyelesaian yang bisa mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak, hal itu harus dieksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, pemerintah daerah juga berperan penting dalam menyikapi permasalahan ini. Sebagai pengatur kebijakan pendidikan dan penggunaan lahan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh institusi pendidikan, termasuk universitas dan sekolah, tidak merugikan pihak manapun. Diperlukan kebijakan yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pendidikan tinggi dan pendidikan dasar. Akhirnya, wacana ini juga menggambarkan tantangan yang lebih luas dalam manajemen ruang di perkotaan. Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan lahan untuk pendidikan, harus ada perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan, sehingga keberadaan sekolah, universitas, dan fasilitas lainnya dapat berjalan berdampingan tanpa saling merugikan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, sangat penting untuk menciptakan solusi yang holistik. Secara keseluruhan, kasus Universitas Negeri Malang ini harus menjadi pelajaran penting dalam penerapan kebijakan terkait pendidikan dan penggunaan lahan. Kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil harus selalu menjadi pertimbangan utama, sehingga seluruh elemen dalam pendidikan dapat berfungsi dengan baik demi kemajuan bersama.